KASBI Nilai Pemotongan Tunjangan DPR Hanya Gimmick, Desak Reformasi Total Pemerintahan

KASBI Nilai Pemotongan Tunjangan DPR Hanya Gimmick, Desak Reformasi Total Pemerintahan

Jakarta, suarapinggiran.com –

Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) menanggapi kebijakan DPR RI yang memutuskan pemotongan tunjangan anggotanya. Ketua Umum KASBI, Sunarno, menilai langkah tersebut hanya sebatas gimmick politik yang tidak menyentuh substansi persoalan rakyat.

“Pemotongan tunjangan itu menurut saya masih sekadar gimmick untuk penghiburan belaka. Namun begitu, keputusan DPR tersebut juga menunjukkan sebuah kemajuan dari sikap arogansi mereka selama ini,” ujar Sunarno dalam keterangannya, Sabtu (06/09/2025).

Menurut KASBI, sikap DPR yang melunak tak lepas dari tekanan rakyat melalui aksi-aksi protes terbuka hingga demonstrasi di jalanan. Meski demikian, KASBI menegaskan masih menunggu langkah nyata DPR dan pemerintah untuk memenuhi tuntutan besar rakyat.

Adapun beberapa tuntutan utama yang disuarakan KASBI dan aliansi gerakan rakyat meliputi:

1. Penurunan beban pajak rakyat hingga 50 persen per item, serta penurunan harga BBM, tarif listrik, tol, telepon, internet, dan sembako.

2. Pemberlakuan undang-undang yang berpihak kepada buruh, petani, nelayan, masyarakat adat, perempuan, dan kelompok miskin kota dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

3. Pengusutan tuntas tindakan represif aparat yang menimbulkan korban jiwa, luka-luka, serta kriminalisasi aktivis gerakan rakyat.

4. Reformasi total sistem politik, hukum, dan HAM untuk mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat.

5. Pencegahan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) di semua lembaga negara serta pengesahan RUU Perampasan Aset.

6. Redistribusi kekayaan negara secara adil dan merata.

7. Peningkatan sensitivitas DPR dan pemerintah dalam mendengar serta merespons keluhan rakyat kecil.

KASBI menegaskan, saat ini pihaknya bersama Aliansi Gerakan Buruh Bersama Rakyat terus melakukan konsolidasi untuk mempersiapkan aksi demonstrasi besar menuntut reformasi total sistem pemerintahan Indonesia.

Sunarno bahkan mengutip pernyataan revolusioner Mao Zedong yang menegaskan bahwa potensi revolusi muncul ketika pemerintah gagal memenuhi standar hidup layak bagi warganya.

“Situasi di Indonesia saat ini sangat relevan dengan peringatan Mao. Para penguasa hidup bergelimang harta dan hedonis, sementara mayoritas rakyat semakin terjerat kemiskinan,” tegasnya.(*)

Laporan: Redaksi