Kunci Kesejahteraan Ekonomi, LMND Kendari Dorong Konsep Hilirisasi Industri Kepada DPRD Provinsi Sultra

Kendari, suarapinggiran.com-

Eksekutif Kota Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (EK LMND) Kendari hari ini berkunjung ke kantor DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara. Agenda utama adalah Audiensi dengan ketua DPRD provinsi. (Kamis, 11 Juli 2024).

Laode Ardiansyah Ketua EK LMND Kendari menyampaikan bahwa pihaknya ingin melakukan Audiensi bersama dengan ketua DPRD Provinsi. Akan tetapi, beliau lagi berada di luar kota dan tidak bisa menghadiri kegiatan tersebut. Pihaknya juga sudah meminta agar pak ketua di wakili oleh wakil ketua atau ketua komisi namun informasi dari staff bahwa mereka lagi keluar kota.

“Sebenarnya kami ingin mendengar langsung pandangan dari perwakilan rakyat terkait program hilirisasi dan industrialisasi yang sudah di gaungkan oleh Presiden Jokowi. Tapi karena ketua beserta jajarannya lagi berada diluar kota jadi kami hanya menitipkan konsep hilirisasi dan industrialisasi tersebut dalam bentuk soft copy. Konsep tersebut kami susun berdasarkan hasil kajian kami di internal berdasarkan situasi nasional maupum situasi daerah”.Kata Ardiansya.

Ardiansyah menjelaskan bahwa Hilirisasi dan Industrialisasi Nasional merupakan salah satu program LMND yang terus di gaungkan secara Nasional. Agar Kampanye program ini meluas dan dijadikan bahan pendiskusian di tataran elit politik maupun organisasi mahasiswa, Moment Harla LMND yang ke 25 Thn ini mengusung tema “Jalan Baru Indonesia : Hilirisasi dan Industrialisasi Nasional”. EK LMND Kendari memutuskan untuk melakukan Audiensi dengan DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara.

Menurut Ardiansyah program hilirisasi dan industrialisasi ini sangat tepat bila di jalankan di sulawesi tenggara. Karena kita tidak bisa pungkiri bahwa Sulawesi Tenggara ini merupakan daerah yang memiliki sumber daya alam yang melimpah. Mulai dari pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan, sampai pertambangan. Bahkan orang-orang menyebut Sulawesi Tenggara merupakan pusat energi dunia.

Akan tetapi, sumber daya alam tersebut tidak mampu dikelola sebagaimana mestinya. Kekurangannya adalah pabrik dan sumber daya manusia yang mempunyai keterampilan untuk mengolah kekayaan alam tersebut.

“Memang di Sulawesi Tenggara memiliki satu pabrik tambang nikel yang berada di kecamatan morosi kabupaten konawe, akan tetapi pabrik tersebut di kelola oleh pengusaha asing. Dimana orientasinya hanya keuntungan individu. Mereka datang menggeruk Nikel yang belum berbentuk dan otomatis itu memiliki nilai jual yang sangat rendah. Setelah di ekspor keluar negeri dan di olah menjadi barang jadi sehingga ketika di kirim kembali ke sulawesi tenggara akan memiliki nilai jual yang tinggi” Tutur Ardiansysh.

Jika ini terus menerus terjadi, lanjutnya, Sulawesi Tenggara tidak akan pernah menjadi daerah yang mandiri secara ekonomi dan akan terus dijajah lewat sistem ekonomi. Kekayaan Alam ini harus dikuasai oleh Daerah dan harus gunakan untuk kesejahteraan masyarakat. Sesuai dengan Amanat pasal 33 UUD 1945.

Menurutnya, untuk mencapai kesejahteraan sosial semua pihak harus mampu memperbaiki sistem ekonomi. Program Hilirisasi dan Industrialisasi mesti dijadikan agenda utama DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara. Pemerintah karenanya, diharap mampu membangun pabrik yang dapat mengelola semua kekayaan alam Sulawesi Tenggara dan memberdayakan masyarakat lokal yang memiliki potensi dibidangnya masing-masing agar bisa menciptakan barang yang memiliki nilai jual yang tinggi.

Kendati belum berdikusi langsung dengan ketua DPRD Provinsi beserta jajarannya, namun setidaknya konsep tersebut telah diserahkan guna dijadikan instrumen pertimbangan. Pihaknya berharap, kedepan EK LMND Kendari dan DPRD Provinsi bisa bekerja sama mewujudkan masyarakat adil dan makmur.(*)

Laporan : Feby Rahmayana