GEBRAK Pimpin Gelombang Perlawanan: KASBI hingga POSKOHAM Terus Berdiri di Garis Perjuangan HAM

GEBRAK Memimpin Gelombang Perlawanan: KASBI hingga POSKOHAM Terus Berdiri di Garis Perjuangan HAM

Jakarta, suarapinggiran.com (10/12/2025) — Dalam momentum peringatan Hari Hak Asasi Manusia 10 Desember 2025, Aliansi GEBRAK (Gerakan Buruh Bersama Rakyat) tampil sebagai motor utama aksi demonstrasi yang digelar hari ini. GEBRAK kembali menegaskan dirinya sebagai arus besar perlawanan rakyat terhadap represi politik, ketidakadilan upah, dan kerusakan ekologis yang semakin parah di berbagai daerah.

Tema yang diusung, “Bangun Persatuan Rakyat untuk Kebebasan Politik, Keadilan Upah, dan Keadilan Ekologis,” mencerminkan kondisi riil di mana rakyat terus menghadapi tekanan struktural dari negara dan korporasi.

Gebrak: Negara Harus Bertanggung Jawab atas Represi Politik

GEBRAK menyoroti tajam peristiwa “Perlawanan Agustus” yang mereka nilai penuh tindakan represif—mulai dari kriminalisasi hingga kekerasan aparat. Mereka menuntut pembebasan seluruh tahanan politik, pemulihan nama baik korban, serta proses hukum terhadap pelaku pelanggaran HAM.

Sunarno, Ketua Umum KASBI sekaligus juru bicara GEBRAK, menegaskan bahwa negara tidak boleh menutup mata terhadap pelanggaran yang terjadi.

“Represi tidak boleh menjadi norma. Peringatan Hari HAM adalah momentum bagi rakyat untuk menagih kewajiban negara,” ujarnya.

Isu Upah: GEBRAK Tolak Skema Upah Warisan Omnibus Law

GEBRAK menyatakan penolakan keras terhadap rancangan formulasi upah baru yang dianggap tetap mengikuti pola Omnibus Law dan PP 51/2023. Mereka menilai kebijakan tersebut makin memperlebar ketimpangan upah antar daerah dan menggerus kesejahteraan buruh.

GEBRAK menuntut kenaikan signifikan upah tahun 2026 serta sistem pengupahan baru berbasis Kebutuhan Hidup Layak (KHL) yang riil dan berpihak pada keluarga buruh.

POSKOHAM: Organisasi militan di Sulawesi Tenggara, Berdiri di Garis Depan Isu HAM

Aksi hari ini juga diperkuat oleh kehadiran POSKOHAM (Pusat Advokasi Konsorsium Hak Asasi Manusia), sebuah organisasi militan dari Sulawesi Tenggara yang selama ini dikenal konsisten dan vokal dalam isu-isu HAM, terutama kriminalisasi rakyat, konflik agraria, dan kekerasan negara.

POSKOHAM menegaskan bahwa berbagai dugaan pelanggaran HAM dalam penanganan aksi rakyat harus segera diinvestigasi oleh tim independen. Mereka juga menyerukan pemulihan terhadap seluruh korban serta penghentian kriminalisasi terhadap gerakan rakyat.

Agenda Ekologis: Seruan Audit Korporasi dan Moratorium Konsesi

Selain agenda politik dan ketenagakerjaan, GEBRAK menempatkan isu keadilan ekologis sebagai tuntutan besar lainnya. Mereka mendorong:

* Moratorium seluruh konsesi tambang, perkebunan, dan hutan industri yang merugikan masyarakat adat;

* Audit independen terhadap perusahaan ekstraktif;

* Penutupan perusahaan perusak lingkungan dan penuntutan terhadap para pimpinannya.

Dengan GEBRAK yang terdiri dari KASBI, KPBI, SGBN, KSN, SINDIKASI, Jarkom SP Perbankan, KPA, SEMPRO, KPR, FPBI, SMI, LMID, FIJAR, LBH Jakarta, YLBHI, FSBMM, FSPM, FKI, SPAI, WALHI, GreenPeace, Trend Asia, Aliansi Jurnalis Independen, KONTRAS, BEM STIH Jentera, SPK, Rumah Amartya, Pembebasan, LIPS, Perempuan Mahardhika, KSPTMKI, DFW, PKBI, Perserikatan Sosialis, Organisasi Kaum Muda Sosialis, PPR, Comrade dan POSKOHAM—aksi peringatan Hari HAM hari ini menjadi ekspresi keras bahwa rakyat menolak tunduk pada ketidakadilan.

Hari ini rakyat bersuara: perjuangan HAM tidak boleh berhenti.(*)

Laporan : Redaksi