Diawal Ramadhan, Wahana Lingkungan Hidup mengadakan Kegiatan Panggung Rakyat dengan tema HAM dan Lingkungan dalam Cengkraman Oligarki. Kegiatan ini di helat di Kedai Surabi Biba, Jl. Martandu Kec. Mokoau, Kelurahan Kambu (25/3)

Panggung Rakyat ini menghadirkan berbagai macam kelompok yang terdiri dari Lembaga seni, Lembaga pecinta alam, Lembaga pemerhati HAM, dan juga OKP kemahasiswaan, beserta NGO yang ada di Kota Kendari.

Layaknya panggung rakyat, kegiatan ini membuka wadah bagi semua elemen masyarakat untuk menyuarakan aspirasinya yang berkenaan dengan HAM dan lingkungan. Item kegiatan yang tersuguhi juga berbagai macam, mulai dari orasi, puisi, musikalisasi puisi, music, tarian, dan juga mural.

Ketua panitia kegiatan Fitra Wahyuni menyampaikan bahwa Panggung rakyat yang WALHI SULTRA selanggarakan adalah salah satu upaya yang dilakukkan untuk mengkampanyekan situasi Hak Asasi Manusia dan Lingkungan di wilayah Sulawesi Tenggara.

“Tujuan kami mengadakan Panggung Rakyat ini ialah tidak lain untuk mengkampanyekan situasi Hak Asasi Manusia dan Lingkungan di wilayah Sulawesi Tenggara” Ucap Fitra Wahyuni

Selain itu pihaknya juga melakukan konsolidasi dengan berbagai elemen lembaga dan masyarakat dalam memajukan Hak Asasi Manusia dan Lingkungan di Sulawesi tenggara.

Ditempat yang sama, Direktur WALHI SULTRA Andi Rahman berharap kegiatan Panggung Rakyat ini dapat menjadi awal bagi public luas menyadari pentingnya gerakan pemajuan Hak Asasi Manusia dan Lingkungan di wilayah Sulawesi Tenggara.

“Harapan kami adalah Publik menyadari pentingnya gerakan pemajuan Hak Asasi Manusia dan Lingkungan di wilayah Sulawesi Tenggara.” Tukasnya

Selain itu, Andi Rahman menilai bahwa saat ini salah satu akar persoalan lingkungan hidup disulawesi tenggara adalah praktek korupsi dalam pengelolaan sumber daya alam.

“di sulawesi tenggara ini, kami duga masih banyak praktek-praktek korupsi di sector sumber daya alam, mulai dari penerbitan izin yang tidak sesuai dengan mekanisme dan peraturan perundang-undangan yang ada” terangnya lagi

Akibatnya, bencana ekologis dan pelanggaran HAM masih saja terus terjadi, sehingga perlu pemanfaatan sumberdaya alam yang berwawasan lingkungan hidup. Menurutnya, sangat perlu dilakukan kajian mendalam tentang pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan, sehingga dapat mensejahterakan masyarakat dan tidak menimbulkan bencana ekologis dan pelanggaran HAM.

Andi Rahman juga menegaskan bahwa pemerintah harus dapat memberikan jaminan perlindungan, penghormatan dan pemenuhan terhadap hak atas lingkungan hidup. Pemerintah harusnya dapat menjadi garda terdepan mengambil tanggung jawab atas kejahatan lingkungan dan kemanusian yang terjadi di Sultra, pemerintah tidak boleh tunduk terhadap korporasi.(*)

suarapinggiran.com – Konawe Selatan

Setelah hampir 27 tahun lamanya, perusahaan yang berada di wilayah Kecamatan Angata, Kabupaten Konawe Selatan ini telah berulang kali melakukan pelanggaran hukum.

Demikian ditegaskan Andi Rahman, Direktur WALHI Sultra dalam pernyataannya menyikapi situasi terakhir masyarakat yang terdampak agenda investasi pemerintah setempat itu.(19/03)

PT. Marketindo Selaras sendiri adalah perusahaan perkebunan tebu, diduga milik Tomy Winata (TW), yang kerap melakukan pengusuran lahan dan tanaman produktif warga secara sepihak. Perusahaan ini adalah hasil Akuisisi dari perusahaan sebelumnya yang telah failit yakni PT. Sumber Madu Bukari sejak tahun 2003 silam.

“Sejak itu, perusahaan ini kerap melakukan pengusuran lahan dan tanaman produktif masyarakat secara sepihak” terang Andi Rahman.

Tak hanya itu, lanjutnya, kriminalisasi dan penganiayaan terhadap masyarakat juga telah lama menjadi getir yang mesti ditelan masyarakat lantaran tetap berjuang atas hak-haknya diatas tanah penghidupan mereka sendiri.

“Tanah yang telah dikuasai dan digarap oleh masyarakat sejak turun temurun, bahkan tempat dimana warga mengantungkan hidupnya, telah dirampas begitu saja tanpa peduli hak asasi warga dan ketentuan perundang yang ada” imbuhnya

Ironisnya, perusahaan ini ternyata belum memiliki izin Lingkungan, Hak Guna Usaha (HGU) maupun Izin Usaha Perkebunan Ditambah lagi, penindakan oleh Pemda Konawe Selatan maupun Aparat Penegak Hukum atas kenyataan tersebut sama sekali tidak ada.

Padahal, lanjut Andi, pasal 9 Permentan No. 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perizinan Berusaha disektor pertanian telah mewajibkan memiliki Izin Lingkungan dan Hak Guna Usaha.

“masyarakat pemilik lahan yang mempertahankan haknya, sering mengalami kriminalisasi atas upaya itu, bahkan penganiayaan. Diatas tanah yang selama ini menjadi sumber penghidupan keluarga mereka” tukasnya.

Atas hak warga dan penyelamatan lingkungan dari aktivitas ilegal PT Marketindo Selaras ini, Walhi Sultra meminta dengan tegas kepada Pemda Konsel dan Aparat Penegak Hukum untuk tidak tinggal diam dan segera bertindak tanpa pandang bulu. (*)

suarapinggiran.com – Konawe Kepulauan

Keberadaan PT Gema Kreasi Perdana (GKP), anak perusahaan Harita Group, di Pulau Wawonii, Kabupaten Konawe Kepulauan, Sulawesi Tenggara mengancam keselamatan warga, menggusur lahan pertanian-perkebunan dan berpotensi mencemari laut. Keduanya merupakan sumber ekonomi utama dari lebih sekitar 37.000 jiwa warga di Pulau Wawonii.

Tidak hanya mengancam keselamatan dan ruang hidup warga, aktivitas pertambangan yang dilakukan PT GKP adalah ilegal karena banyak ditemukan pelanggaran hukum dan HAM, mulai dari aktivitas tambang di pulau kecil; Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) yang kadaluarsa; upaya kriminalisasi terhadap puluhan warga penolak tambang; hingga pengerahan aparat keamanan untuk mengintimidasi warga.

Pada tanggal 9/3/2023 Telah beredar video pengrusakan lahan produktif dari pihak PT GKP, dalam video yang beredar pun terlihat ada upaya perlawanan dari warga desa Mosolo raya dan Roko-Roko. Hal ini mengundang keprihatan dari salah satu lembaga Pemerhati Lingkungan WALHI SULTRA.

Melalui Direktur Walhi Sultra Andi Rahman berkomentar bahwa Penyerobotan lahan secara berulang yang dilakukan PT GKP adalah pelanggaran hukum berat.

“Penyerobotan lahan secara berulang yang dilakukan PT GKP Akibatnya, tanaman perkebunan produktif warga rusak parah, sementara warga yang melawan diintimidasi dan dikriminalisasi” ujar Andi Rahman, Direktur Wahana Lingkungan Hidup SULTRA kepada Media ini.

Banyak pihak yang menyayangkan tindakan PT GKP yang melakukan pengrusakan lahan di desa Mosolo raya dan Roko-Roko pasalnya putusan MA dengan Nomor perkara 57/P/HUM/HUM/2022 dan juga putusan PTUN tentang Persetujuan Perubahan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT Gema Kreasi, dimana dalam amar putusan tersebut Nomor 67/G/LH/2022/PTUN.KDI, kedua putusan tersebut memenangkan tuntutan masyarakat.

Melihat tidak patuhnya PT Gema Kreasi Perdana terhadap putusan hukum negara ini, WALHI SULTRA mendesak Aparat Penegak Hukum, Kementerian ESDM dan Kementrian Kehutanan agar tidak tinggal diam melihat pelanggaran ini.

“Tentu saja kami geram, dengan sikap acuh tak acuh pemerintah terkait dengan situasi di desa Roko-Roko dan Mosolo, kami merasa negara menyeleweng jika masih tetap tak mengambil sikap tegas atas situasi ini” tegasnya.

Pihaknya mendesak Aparat Penegak Hukum, Kementerian ESDM dan Kementrian Kehutanan agar tidak tinggal diam melihat pelanggaran tersebut. Selain itu, WALHI Sultra meduga adanya dugaan tindak pidana korupsi dalam penerbitan Izin Tambang di pulau wawonii.

Menurutnya telah begitu jelas bahwa dalam pasal 35 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, itu tidak diperbolehkan adanya aktivitas pertambangan. Namun, tiba-tiba saja Perda RTRW Kabupaten Kepulauan diketuk dan memperbolehkan pulau wawonii ini untuk dieksploitasi sebagai wilayah tambang. Akibatnya, dugaan kuat didalamnya adalah tindakan gratifikasi dalam penerbitan RTRW dan Izin pertambangan milik PT.GKP.(*)