Opini

Regulasi CSR Berbasis HAM: Paradigma Baru Tata Kelola Korporasi di Sulawesi Tenggara Opini oleh : Jumran, S.IP, Ketua Pusat Advokasi...

KEPATUHAN BERUSAHA TERCIPTA KEDAMAIAN Undang- undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa kekayaan alam berserta isinya dikuasai oleh negara dan dikelola oleh...

Hak Asasi atas CSR: Ketika Regulasi Daerah Abai terhadap HAM Oleh: Jumran, S.IP, Ketua PoskoHAM Indonesia Hak atas lingkungan hidup...

Gambaran Kecil Tantangan Pemerintahan YA-SYAM Opini oleh : Jumran, S.IP, Direktur Pusat Advokasi Konsorsium Hak Asasi Manusia (POSKOHAM)/Ketua Partai PRIMA...

Oleh: Adi Yusuf Tamburaka, Analis Kebijakan Ahli Madya Provinsi Sulawesi Tenggara Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa bumi, air,...

Oleh: Adi Yusuf Tamburaka Analis Kebijakan Ahli Madya, Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara 2025 Keadilan sosial bagi...

Badan Kepegawaian Negara (BKN) yang dibentuk sejak tahun 1950 melalui Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 Tentang Penghapusan Kantor Urusan...

Menyikapi Pemilihan Umum Kepala Daerah (PEMILUKADA) tahun 2024, baik di tingkat Provinsi maupun di tingkat Kabupaten/kota, partisipasi masyarakat untuk ikut...

Masyarakat merupakan unsur terpenting dalam menjalankan Pemilukada 2024. pelaksanaan Pilkada yang ditandai dengan pemungutan suara berlangsung serentak pada Rabu, 27...

pesta demokrasi tingkat lokal suda mulai memanas dan Sejumlah calon suda mencuri start dengan bermanuver menggalang dukungan partai dan relawan.Salah...