Forum CSR Konawe Surati Komnas HAM, Siap Dukung Penyusunan Skema Koordinasi Sosial Terkait Dampak Pembangunan

Forum CSR Konawe Surati Komnas HAM, Siap Dukung Penyusunan Skema Koordinasi Sosial Terkait Dampak Pembangunan

Unaaha, suarapinggiran.com (19/11/2025) –

Forum CSR Kabupaten Konawe melalui surat resmi bertanggal Jumat, 14 November 2025, menyampaikan sejumlah poin strategis kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI terkait kebutuhan penguatan pendekatan sosial dalam penyelesaian dampak pembangunan, termasuk isu-isu yang masih tersisa pasca rampungnya Bendungan Ameroro.

Dalam surat tersebut, Forum CSR Konawe menegaskan kesiapan untuk mendukung penyusunan skema koordinasi sosial yang melibatkan pemerintah daerah, perusahaan pelaksana, serta tokoh masyarakat. Skema ini dipandang penting untuk memastikan seluruh proses penanganan dampak sosial berjalan secara terarah, transparan, dan selaras dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia.

Ketua Forum CSR Konawe, Jumran, S.IP., menyebut bahwa koordinasi sosial harus dibangun sebagai mekanisme yang melembaga, bukan bersifat ad-hoc. “Pembangunan berskala besar selalu membawa dampak kompleks. Karena itu, diperlukan mekanisme koordinasi sosial yang dapat menjadi jembatan komunikatif antar pihak, sekaligus memastikan bahwa hak-hak masyarakat tetap dilindungi,” ujarnya.

Dalam surat tersebut, Forum CSR juga menegaskan rencana untuk menyusun draft Nota Kesepahaman (MoU) kerja sama non-komersial dengan Komnas HAM. Ruang lingkup kerja sama yang diusulkan meliputi pengkajian, pemantauan, pendidikan, serta mediasi dalam isu-isu terkait pembangunan daerah dan potensi dampak sosialnya.

Sebagai lembaga negara setingkat kementerian yang memiliki mandat pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia, Komnas HAM juga sangat relevan untuk memberikan perspektif independen sekaligus memperkuat jaminan bahwa penyelesaian isu-isu masyarakat terdampak aktivitas pembangunan dilakukan secara objektif dan adil.

Surat tersebut juga menjadi tindak lanjut atas komunikasi sebelumnya antara Forum CSR Konawe dengan sejumlah pemangku kepentingan daerah. Melalui inisiatif ini, Forum CSR berharap terciptanya ruang dialog yang lebih efektif antara pemerintah, masyarakat, Komnas HAM RI dan pihak-pihak terkait lainnya.

Dengan adanya komunikasi resmi ini, Forum CSR Konawe berharap proses koordinasi sosial di Kabupaten Konawe dapat ditata dengan lebih sistematis, serta menjadi contoh praktik baik bagi penanganan dampak sosial pembangunan di daerah lain.(*)