GEBRAK Kecam Kekerasan Aparat, Tuntut Cabut Pajak Rakyat dan Potong Fasilitas Pejabat

GEBRAK Kecam Kekerasan Aparat, Tuntut Cabut Pajak Rakyat dan Potong Fasilitas Pejabat

Jakarta, suarapinggiran.com (30 Agustus 2025) –

Aliansi Gerakan Buruh Bersama Rakyat (GEBRAK) mengecam keras tindakan represif aparat terhadap massa aksi demonstrasi yang berlangsung di sejumlah daerah akhir Agustus ini. GEBRAK menyebut, aksi protes rakyat yang menolak kebijakan pemerintah justru dibalas dengan kekerasan oleh TNI-Polri hingga menimbulkan korban jiwa dan ratusan penangkapan.

Salah satu korban adalah Affan (21), pengemudi ojek daring yang tewas di kawasan Bendungan Hilir, Jakarta. Menurut keterangan saksi, Affan meninggal setelah tertabrak kendaraan taktis saat berusaha menghindari gas air mata. GEBRAK menuding pernyataan polisi yang menyebut korban “terjatuh” sebagai bentuk penyesatan informasi.

Selain korban jiwa, aliansi buruh ini mencatat lebih dari 600 orang ditangkap, mayoritas kalangan muda, serta banyak lainnya mengalami luka-luka. Aksi serupa di Papua, Sorong, pada 28 Agustus, juga diwarnai penangkapan 18 aktivis dan penembakan peluru tajam yang menyebabkan korban luka.

Menurut GEBRAK, kondisi ini menunjukkan semakin dalamnya krisis ekonomi-politik di Indonesia. Mereka menilai kebijakan pemerintah yang menaikkan pajak, memperbesar gaji dan tunjangan pejabat, serta memperkokoh anggaran pertahanan dan keamanan, tidak berpihak pada rakyat kecil yang menghadapi biaya hidup tinggi, ketidakpastian kerja, dan akses pendidikan yang semakin mahal.

“Rakyat dipaksa menanggung pajak, sementara pejabat berpesta pora dengan fasilitas negara. Saat rakyat bersuara, justru dijawab dengan kekerasan aparat,” tegas pernyataan GEBRAK.

Aliansi ini kemudian merilis 13 tuntutan utama, antara lain:

* Menghentikan kekerasan aparat dan membebaskan seluruh peserta aksi yang ditangkap.

* Membatalkan kenaikan pajak rakyat kecil, serta memberlakukan pajak progresif bagi elit, perusahaan, dan konglomerat.

* Menurunkan harga kebutuhan pokok, listrik, BBM, dan tarif tol.

* Memotong gaji dan fasilitas pejabat tinggi negara.

* Menangkap pelaku korupsi dan pelanggaran HAM berat.

* Mereformasi sistem ekonomi-politik menuju demokrasi rakyat sejati.

GEBRAK juga menegaskan perlunya persatuan rakyat lintas sektor – buruh, petani, mahasiswa, hingga masyarakat miskin kota – untuk melawan apa yang mereka sebut sebagai kekuasaan oligarki rezim Prabowo-Gibran.

“Perubahan hanya bisa lahir dari persatuan rakyat tertindas di seluruh Indonesia,” pungkas pernyataan itu.

Organisasi yang tergabung dalam GEBRAK di antaranya Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) dan 34 organisasi besar lainnya. (*)

Laporan : Redaksi