Hentikan Polarisasi, MAT Sultra Dorong Legitimasi Adat Diselesaikan Secara Bermartabat
2 min read
Hentikan Polarisasi, MAT Sultra Dorong Legitimasi Adat Diselesaikan Secara Bermartabat
Konawe, suarapinggiran.com (17 Februari 2026) – Polemik kepemimpinan adat Bokeo Mekongga di Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara, mendapat respons serius dari Lembaga Masyarakat Adat Tolaki Sulawesi Tenggara (MAT Sultra). Melalui Sekretaris Jenderalnya, Adi Yusuf Tamburaka, organisasi ini menyerukan perdamaian dan perenungan bersama demi menjaga marwah adat dan persatuan masyarakat Tolaki-Mekongga.
Dalam pernyataan resminya, Adi Yusuf Tamburaka menegaskan bahwa seruan ini bukan untuk memihak salah satu klaim kepemimpinan, melainkan mengajak semua pihak kembali pada nilai luhur adat Mekongga yang menjunjung tinggi persatuan, musyawarah, kehormatan, dan kesakralan adat.
“Gelar Bokeo Mekongga bukan sekadar simbol kehormatan, tetapi amanah yang berat dan suci. Jika digunakan untuk saling menjatuhkan, maka yang rusak bukan hanya nama seseorang, melainkan martabat adat itu sendiri,” tegasnya.
Ancaman Perpecahan Sosial
Menurut MAT Sultra, munculnya lebih dari satu klaim kepemimpinan Bokeo Mekongga berpotensi menimbulkan dampak serius, seperti:
* Perpecahan di tengah masyarakat Tolaki-Mekongga
* Menurunnya wibawa lembaga adat di mata generasi muda
* Timbulnya permusuhan antar keluarga dan kelompok
* Narasi saling merendahkan di ruang publik dan media sosial
* Masuknya kepentingan luar, baik politik maupun ekonomi
Adi Yusuf Tamburaka menekankan bahwa adat Mekongga dibangun di atas fondasi musyawarah, bukan permusuhan. Pemimpin adat sejati, katanya, bukan yang paling keras suaranya atau paling besar pengaruhnya, melainkan yang paling mampu menjaga persatuan dan mengendalikan ego.
Seruan Menahan Diri
MAT Sultra menyerukan kepada para pihak yang mengklaim atau diakui sebagai Bokeo Mekongga agar:
* Menahan diri dan menjaga tutur kata
* Menghindari pernyataan provokatif
* Tidak saling menghina di ruang publik
* Tidak mengerahkan massa atau menjadikan adat sebagai alat tekanan
* Mengembalikan persoalan kepada mekanisme musyawarah adat
“Adat tidak lahir untuk membelah keluarga, tetapi untuk menyatukan,” ujarnya.
Usulan Musyawarah Adat Agung Mekongga
Sebagai solusi damai, MAT Sultra mengusulkan pembentukan forum bersama bertajuk **Musyawarah Adat Agung Mekongga**. Forum ini diharapkan diikuti seluruh pihak yang berkepentingan, dipimpin tokoh adat sepuh yang netral, serta dihadiri tokoh agama, pemuda, dan perempuan.
Pemerintah, lanjutnya, cukup hadir sebagai fasilitator dan saksi, bukan sebagai penentu.
Musyawarah tersebut bertujuan untuk:
* Menyatukan kembali lembaga adat
* Memverifikasi sejarah dan silsilah secara beradab
* Menetapkan mekanisme legitimasi adat yang disepakati bersama
* Mengakhiri konflik agar tidak diwariskan kepada generasi mendatang
Dorongan Piagam Damai Mekongga
Sebagai penguat komitmen, MAT Sultra juga mendorong lahirnya Piagam Damai Mekongga yang memuat komitmen persatuan, penghentian konflik, penolakan provokasi dan kepentingan luar, serta komitmen menjaga martabat adat dan generasi penerus.
Menutup pernyataannya, Adi Yusuf Tamburaka menyampaikan keyakinan bahwa jalan damai masih terbuka selama seluruh pihak mengedepankan kebesaran hati dan musyawarah.
“Kemenangan sejati bukan menundukkan orang lain, tetapi menundukkan ego. Gelar adalah kehormatan, tetapi persatuan adalah kemuliaan,” pungkasnya.
Seruan ini diharapkan menjadi momentum refleksi bersama agar adat Mekongga tetap bermartabat, menjunjung persatuan, dan tidak terjebak dalam konflik berkepanjangan.(*)
Laporan : Umar Dafani
