Kementerian HAM Sukses Gelar Penguatan HAM, NGO Sultra Terkonsolidasi di Kendari

*KemenHAM RI Sukses Gelar Penguatan HAM, NGO Sultra Terkonsolidasi di Kendari*

Kendari, suarapinggiran.com (05/03/2026) – Kementerian Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Kantor Wilayah Kementerian HAM Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara sukses menyelenggarakan kegiatan Penguatan Kapasitas Hak Asasi Manusia (HAM) yang melibatkan puluhan organisasi masyarakat sipil di Sulawesi Tenggara. Kegiatan tersebut berlangsung di Hotel Athaya Kendari, dan menjadi ruang konsolidasi penting bagi jaringan NGO di daerah, kamis (05/03/2026)

Kegiatan ini diikuti oleh berbagai organisasi masyarakat sipil, organisasi mahasiswa, komunitas adat, hingga organisasi advokasi yang selama ini aktif mendorong isu-isu perlindungan HAM di Sulawesi Tenggara.

Beberapa organisasi yang hadir di antaranya Lembaga Masyarakat Adat Tolaki (DPP MAT) Sultra, Pusat Advokasi Konsorsium Hak Asasi Manusia POSKOHAM, Forum CSR Konawe, LBH Kendari, LSM Gerakan Rakyat Anti Korupsi (GERAK) Sultra, LMND Sultra, Komunitas Adat Wonua Ndiniso Konawe, Serikat Rakyat Mandiri Indonesia (SRMI) Sultra, Tim Reaksi Cepat Perlindungan Perempuan dan Anak (TRC PPA), Serikat Tani Nelayan (STN) Konawe, Sahabat Polisi Sultra, Lumbung Informasi Rakyat Sultra, GMNI Sultra, serta GAMKI Kota Kendari dan Sultra.

Melalui kegiatan ini, Kementerian HAM RI mendorong peningkatan pemahaman, kapasitas advokasi, serta penguatan jaringan kerja antara pemerintah dan organisasi masyarakat sipil dalam upaya penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM di daerah.

Salah satu peserta kegiatan, Akbar, mengapresiasi pelaksanaan kegiatan tersebut. Menurutnya, kegiatan yang digagas oleh Kementerian HAM RI ini menjadi momentum penting untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah dan organisasi masyarakat sipil.

“Kegiatan ini sangat penting karena mampu mempertemukan berbagai organisasi masyarakat sipil dalam satu ruang dialog dan penguatan kapasitas. Ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat advokasi dan perlindungan HAM di Sulawesi Tenggara,” ujarnya mewakili Serikat Rakyat Mandiri Indonesia (SRMI) Sultra.

Sementara itu, unsur jaringan masyarakat sipil yang terlibat menilai kegiatan ini bukan hanya sekadar forum diskusi, tetapi juga menjadi wadah konsolidasi lintas organisasi untuk memperkuat gerakan advokasi HAM secara kolektif di Sulawesi Tenggara.

Dengan terselenggaranya kegiatan ini, diharapkan sinergi antara pemerintah, organisasi masyarakat sipil, dan komunitas akar rumput dapat semakin kuat dalam mendorong implementasi nilai-nilai HAM di berbagai sektor kehidupan masyarakat.(*)

Laporan: Umar Dafani