Konawe Jadi Pelopor Inovasi CSR Berbasis HAM, Forum CSR Resmi Terima SK

Konawe Jadi Pelopor Inovasi CSR Berbasis HAM, Forum CSR Resmi Terima SK 

Konawe, suarapinggiran.com –

Pemerintah Kabupaten Konawe resmi menyerahkan Surat Keputusan (SK) Pengurus Forum Corporate Social Responsibility (CSR) Konawe kepada aktivis hak asasi manusia (HAM), Jumran, SIP, sebagai Ketua Forum. SK tersebut diserahkan langsung oleh Bupati Konawe, Yusran Akbar, ST, di Unaaha, Selasa (23/09/2025)

Forum CSR Konawe hadir sebagai wadah koordinasi, kolaborasi, dan pengawasan pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan di wilayah Konawe. Kehadiran forum ini merupakan tindak lanjut dari perjuangan penyusunan draf Peraturan Bupati (Perbup) CSR berbasis HAM, yang telah diperjuangkan sejak delapan bulan lalu oleh Pusat Advokasi Konsorsium Hak Asasi Manusia (POSKOHAM) dan PUSBAKUM.

Perbup CSR berbasis HAM tersebut menjadi salah satu bentuk inovasi daerah, sebagaimana amanat Permendagri No. 104 Tahun 2018 tentang Inovasi Daerah, yang menekankan pentingnya kreativitas pemerintah daerah dalam menghadirkan kebijakan baru yang bermanfaat bagi masyarakat, berorientasi pada kepentingan publik, serta selaras dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Dalam sambutannya, Bupati Yusran Akbar menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, perusahaan, dan masyarakat sipil.

“Forum CSR ini harus menjadi motor penggerak agar CSR tidak hanya formalitas, tetapi benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat. Dengan dukungan aktivis HAM dan akademisi, saya yakin forum ini bisa berjalan lebih transparan dan akuntabel,” ujarnya.

Ditempat berbeda, Wakil Bupati Konawe, Syamsul Ibrahim, juga menyampaikan apresiasinya kepada seluruh pihak yang sejak awal konsisten memperjuangkan hadirnya Perbup CSR berbasis HAM. Menurutnya, hal ini menjadi bukti nyata bahwa kolaborasi pemerintah dan masyarakat sipil bisa menghasilkan kebijakan yang berpihak pada rakyat.

Selain itu, Sekda Konawe, Ferdinand SP, menambahkan bahwa keberadaan Forum CSR merupakan langkah strategis dalam mendorong pembangunan inklusif.

“Kami berharap forum ini bisa menjadi mitra pemerintah dalam merumuskan program prioritas, serta menjembatani kepentingan masyarakat dan perusahaan,” kata Ferdinand.

Jumran S.IP, yang kini resmi ditetapkan sebagai Ketua Forum CSR Konawe, menyampaikan rasa terima kasih atas kepercayaan yang diberikan. Ia menegaskan forum ini lahir dari proses panjang perjuangan kolektif dan akan bekerja secara independen, profesional, serta berbasis pada kepentingan masyarakat.

“Kami akan memastikan CSR perusahaan berjalan sesuai regulasi dan kebutuhan rakyat. Forum ini akan terbuka terhadap kritik, masukan, dan partisipasi publik,” ujarnya.

Ke depan, Forum CSR Konawe juga telah menyiapkan langkah-langkah strategis, termasuk rencana penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dengan Kementerian Hukum dan HAM terkait pelaksanaan Uji Tuntas HAM (Human Rights Due Diligence/HRDD), dengan BPKP dalam rangka penguatan tata kelola dan pengawasan CSR, serta dengan Serikat Tani Nelayan (STN) Konawe sebagai mitra strategis dalam memperjuangkan hak-hak petani dan nelayan lokal.

Dengan adanya forum ini, Pemerintah Kabupaten Konawe optimis tata kelola CSR akan lebih transparan, partisipatif, serta berorientasi pada kesejahteraan masyarakat, sekaligus menegaskan bahwa Perbup CSR berbasis HAM adalah inovasi daerah yang lahir dari perjuangan panjang selama delapan bulan advokasi bersama.(*)

Laporan : Redaksi