Taman Ismail Marzuki Bukan Fitting Room Kekuasaan

Taman Ismail Marzuki Bukan Fitting Room Kekuasaan

Jakarta, 3 Januari 2026 | suarapinggiran.com I Opinion Reporting : Herry Tany

Harapan sempat tumbuh ketika Gubernur DKI Jakarta menyetujui pengelolaan Taman Ismail Marzuki (TIM) melalui satu pintu. Wacana Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) kembali mengemuka, seolah menjadi angin segar bagi tata kelola pusat kebudayaan legendaris ini. Namun harapan itu tak bertahan lama.

Alih-alih memperbaiki, aroma kebijakan kembali terasa amis. Peran PT Jakarta Propertindo (Jakpro)—yang selama ini dinilai merusak tata kelola TIM—justru hendak dipertukarkan dengan entitas baru bernama Jakarta Experience Board (JXB).

Pertanyaannya sederhana: apa bedanya?
Atau jangan-jangan, hanya mulut yang berganti, sementara watak pengelolaannya tetap sama.

Catatan Akhir Tahun: TIM Pasca Revitalisasi Bermasalah

Berdasarkan pemantauan dan temuan di lapangan pasca revitalisasi, kondisi TIM justru menunjukkan masalah serius:

• Tata kelola tumpang tindih, tanpa kejelasan otoritas artistik dan manajerial
• Komersialisasi malu-malu, namun terus menggerogoti ruang seni
• Kurasi setengah hati, minim visi kebudayaan jangka panjang
• Infrastruktur mubazir, gedung megah dibangun tapi minim pemanfaatan substansial

Revitalisasi fisik ternyata tidak dibarengi revitalisasi ruh.

Tolak Jakpro = Tolak JXB

Seruan ini menguat di kalangan pekerja seni dan komunitas budaya. Mengganti Jakpro dengan JXB bukanlah solusi, melainkan pengulangan kesalahan dengan nama baru.

Jika benar TIM dikelola satu manajemen, maka BLUD adalah jalan yang konstitusional dan berpihak pada fungsi publik. Menghadirkan JXB justru mempertegas dugaan bahwa TIM hanya dianggap sebagai ruang ganti (fitting room) bagi kepentingan bisnis dan pencitraan, bukan sebagai pusat kebudayaan.

Unfinished Struggle: Dari Mulut Jakpro ke Mulut JXB

Komersialisasi bukan sekadar isu teknis. Ia adalah ancaman eksistensial bagi TIM.

Komersialisasi berarti:

1. Kehilangan Identitas
   TIM terancam kehilangan autentisitasnya sebagai barometer, etalase, dan laboratorium seni-budaya Indonesia. Karakter historisnya perlahan mati.
2. Kontrol Ketat terhadap Seniman
   Kebebasan berekspresi dan hak berhimpun akan dibatasi oleh logika bisnis, perizinan berlapis, dan sensor terselubung.
3. Eksklusivitas Ruang Publik
   Setiap jengkal TIM berpotensi berubah menjadi ruang berbayar, hanya ramah bagi mereka yang mampu, dan menutup akses masyarakat luas.
4. Pemusnahan Fungsi Sosial
   TIM tak lagi menjadi ruang publik kebudayaan, melainkan mesin ekonomi yang mengorbankan kepentingan sosial.

Waspada: Ini Bukan Sekadar Pergantian Pengelola

Apa yang terjadi hari ini bukan soal Jakpro atau JXB semata, melainkan arah kebijakan kebudayaan Jakarta. Jika TIM dibiarkan terus dikomodifikasi, maka yang hilang bukan hanya ruang, tetapi juga sejarah, ingatan kolektif, dan masa depan seni-budaya.

Taman Ismail Marzuki bukan mal.
Bukan venue event korporasi.
Dan jelas bukan fitting room kekuasaan.

Perjuangan ini belum selesai.

Reportase Opini : Herry Tany