Tindaklanjuti Perintah Bupati Terkait SPPG, Sekda Konawe Dukung Langkah Inisiator Forum CSR

Tindaklanjuti Perintah Bupati Terkait SPPG, Sekda Konawe Dukung Langkah Inisiator Forum CSR MoU dengan Serikat Tani

Konawe, suarapinggiran.com (21/08/2025) –

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Konawe, Dr. Ferdinand, SP., MH, menegaskan dukungan penuh terhadap langkah Inisiator Forum CSR di Konawe. Menindaklanjuti perintah Bupati Konawe saat pengukuhan dan pengambilan sumpah Sekda Konawe (19/08/25) beberapa hari lalu, Ferdinand berharap Forum CSR menjadi salah satu instrumen pemenuhan program Asta Cita Presiden tersebut.

Menurut Ferdinand, upaya pemenuhan SPPG di daerah merupakan langkah visioner untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat, memperkuat peran petani, perempuan, sekaligus membuka ruang bagi inovasi sosial di daerah. Karenanya, Forum CSR dinilai sebagai mitra strategis pemerintah karena mampu menjembatani kebutuhan masyarakat dengan dukungan perusahaan.

“Forum CSR hadir sebagai motor sinergi antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat. Melalui SPPG Dapur MBG, kita ingin masyarakat lebih sehat, perempuan berdaya, dan keluarga lebih mandiri. Pemerintah siap memfasilitasi penuh arahan Bupati ini,” ujar Ferdinand.

Selain itu, Sekda menekankan bahwa Forum CSR tidak boleh sebatas forum komunikasi. Ia menginginkan adanya aksi nyata agar CSR perusahaan benar-benar memberi dampak langsung.

“Forum CSR jangan hanya jadi forum diskusi. Saya ingin CSR perusahaan hadir di dapur MBG, dengan menjadikan petani kita sebagai mitra utama penyedia bahan pangan,” tegasnya.

Sebagai tindak lanjut, Forum CSR yang diinisiasi Jumran, S.IP, tengah mempersiapkan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) bersama Serikat Tani Nelayan (STN) Konawe. Kerja sama ini akan difokuskan pada pemberdayaan petani lokal, termasuk peningkatan akses permodalan, pelatihan pertanian modern, penguatan pasar hasil tani, serta penyediaan bahan pangan berkelanjutan untuk Program MBG.

Jumran menyambut baik arahan tersebut. Menurutnya, Forum CSR bukan hanya jembatan, tetapi motor penggerak agar CSR perusahaan benar-benar memberi manfaat.

“Visi kami jelas, CSR perusahaan harus berkontribusi langsung pada kesejahteraan petani dan kebutuhan pangan daerah. Dengan cara ini, perusahaan, petani, dan pemerintah sama-sama mendapat manfaat. Yang paling penting, masyarakat bisa menikmati makanan bergizi secara berkelanjutan,” ungkapnya.

Sebagai penguatan langkah ini, Inisator Forum bersama Pemerintah Kabupaten Konawe juga tengah melakukan harmonisasi Rancangan Peraturan Bupati (Perbup) tentang CSR Berbasis HAM di Biro Hukum Provinsi Sulawesi Tenggara. Regulasi ini akan menjadi landasan hukum agar kontribusi CSR perusahaan tidak hanya bersifat sporadis, tetapi terarah, terukur, dan menjunjung tinggi hak-hak masyarakat. Dengan adanya Perbup ini, Forum CSR diharapkan memiliki pijakan yang kuat dalam mengawal kemitraan perusahaan dengan petani dan masyarakat maupun dengan sektor lain yang strategis.

Diketahui, dukungan terhadap program MBG tidak hanya datang dari pemerintah daerah. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bahkan telah menyediakan lahan untuk pembangunan dapur SPPG sebagai bagian dari Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Selain itu, tiga perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) juga telah menyisihkan dana CSR mereka untuk membantu penguatan program MBG di Indonesia.

Pemerintah daerah berharap sinergi antara Forum CSR, Serikat Tani Nelayan, dan dukungan regulasi melalui Perbup CSR berbasis HAM dapat menciptakan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat khususnya di pedesaan. Dengan pola kemitraan ini, Program MBG diharapkan tidak hanya sekadar program gizi, tetapi juga instrumen pemberdayaan ekonomi petani sekaligus penguatan ketahanan pangan di Kabupaten Konawe.(*)

Laporan : Redaksi