Save Routa Bantah Klaim Smelter Bukan Tanggung Jawab SCM: “Jangan Cuci Tangan dari Sejarah dan Legalitas”

Save Routa Bantah Klaim Smelter Bukan Tanggung Jawab SCM: “Jangan Cuci Tangan dari Sejarah dan Legalitas”

Routa, suarapinggiran.com – Koalisi Besar Save Routa membantah keras pemberitaan media yang menyebut bahwa pembangunan smelter di Routa sepenuhnya menjadi kewenangan PT IKIP dan tidak ada kaitannya dengan PT SCM.

Menurut Koalisi, narasi tersebut menyesatkan dan berupaya memutus mata rantai sejarah, legalitas, serta tanggung jawab korporasi dalam agenda hilirisasi di Kecamatan Routa.

IKIP Lahir dari Gagasan Hilirisasi SCM

Secara historis, keberadaan PT IKIP tidak bisa dilepaskan dari komitmen awal PT SCM untuk menjalankan kewajiban hilirisasi sebagaimana diamanatkan dalam regulasi pertambangan nasional, khususnya pasca penguatan rezim hilirisasi dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Koalisi menegaskan bahwa IKIP digagas sebagai entitas/operator pengelola kawasan industri hilirisasi yang bersumber dari aktivitas tambang SCM di Routa. Bahkan, penetapan kawasan Tapparan Teo sebagai kawasan industri IKIP tidak bisa dilepaskan dari eksistensi dan konsesi IUP PT SCM di wilayah tersebut.

“Kalau hari ini dikatakan IKIP berdiri sendiri dan tidak ada hubungan dengan SCM, itu pengaburan fakta sejarah. IKIP lahir dari skema hilirisasi SCM,” tegas Patrick Passasung mewakilan Koalisi Besar Save Routa pada media ini (06/04/2026)

Kawasan IKIP Beririsan dengan IUP SCM

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa kawasan industri IKIP berada dalam atau beririsan langsung dengan wilayah IUP PT SCM. Artinya, secara spasial dan legal, terdapat keterkaitan erat antara aktivitas pertambangan SCM dan rencana pengolahan di kawasan IKIP.

Karena itu, menurut Koalisi Besar Save Routa, sangat tidak beralasan apabila SCM mencoba melepaskan diri dari tanggung jawab pembangunan smelter dengan dalih bahwa itu sepenuhnya kewenangan IKIP.

“Tidak bisa satu sisi menikmati legitimasi hilirisasi, sisi lain menghindari tanggung jawabnya,” ujar Patrick

Status PSN Tidak Menghapus Tanggung Jawab Asal-Usul

Koalisi Besar Save Routa juga menyoroti bahwa kawasan industri IKIP telah ditetapkan sebagai bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN). Namun, status PSN bukan berarti menghapus jejak sejarah dan tanggung jawab korporasi yang menjadi penggagas awal kawasan tersebut.

PSN adalah payung percepatan, bukan alat untuk memutus tanggung jawab perusahaan induk atau pemegang IUP yang menjadi basis pasokan bahan baku.

Jika SCM Bangun FPP di Kawasan IKIP, Ada Konsekuensi Hukum

Koalisi menegaskan, apabila PT SCM tetap membangun FPP (Feed Preparation Plant) di dalam kawasan industri IKIP, maka secara hukum harus tunduk pada tata ruang, perizinan kawasan industri, serta legalitas pengelolaan wilayah IKIP.

Sebaliknya, jika SCM mengklaim tidak memiliki hubungan dengan IKIP, maka secara logis dan hukum SCM juga tidak bisa serta-merta memanfaatkan fasilitas, infrastruktur, maupun legitimasi kawasan tersebut.

“Kalau mengaku tidak terkait, maka jangan gunakan fasilitas kawasan IKIP. Kalau membangun di dalamnya tanpa pengakuan relasi hukum yang jelas, itu berpotensi menyalahi tata ruang dan legalitas kawasan industri,” tegas Koalisi.

Jangan Jadikan Dikotomi IKIP vs SCM sebagai Alat Pengalihan Isu

Koalisi Besar Save Routa menilai narasi pemisahan total antara IKIP dan SCM berpotensi menjadi strategi pengalihan isu dari tuntutan utama masyarakat: realisasi nyata hilirisasi dan pembangunan smelter di Routa, bukan sekadar pengiriman bahan mentah keluar daerah.

Bagi Koalisi, substansi persoalannya sederhana: Apakah hilirisasi yang dijanjikan sejak awal benar-benar diwujudkan di Routa? Ataukah hanya berganti badan hukum namun tetap menghindari komitmen pembangunan smelter?

Koalisi menegaskan akan terus mengawal isu ini secara terbuka, berbasis data spasial, perizinan, dan kronologi kebijakan, agar publik tidak disuguhi narasi yang memecah fakta dari tanggung jawab.

“Routa bukan ruang eksperimen narasi. Jika hilirisasi dijanjikan, maka wujudkan. Jangan cuci tangan dari sejarah yang kalian bangun sendiri,” tutup Patrick.(*)

Laporan : Umar Dafani