November 16, 2026

SUARA AKAR RUMPUT

Bola Panas di Tangan PT SCM! Kemenham RI Usut Dugaan Pelanggaran HAM Wilayah Adat Tolaki Routa

2 min read

Bola Panas di Tangan PT SCM! Kemenham RI Usut Dugaan Pelanggaran HAM Wilayah Adat Tolaki Routa

Konawe, suarapinggiran.com – Kementerian Hak Asasi Manusia (Kementerian HAM) RI melalui Direktorat Jenderal Pelayanan dan Kepatuhan HAM resmi menyurati pucuk pimpinan PT Sulawesi Cahaya Mineral (PT SCM) dan PT Merdeka Battery Materials Tbk (MBMA).

Surat bernomor PDK.2-HA.01.04-91 tertanggal 11 November 2026 yang ditandatangani Direktur Pelayanan HAM Dr. Osbin Samosir, M.Si. ini diterbitkan guna menindaklanjuti pengaduan dugaan pelanggaran HAM di Wilayah Adat Routa.

Dalam surat tersebut, Kemenham menyoroti langsung keberadaan aktivitas usaha PT SCM dan PT MBMA di atas wilayah yang secara turun-temurun dikuasai Masyarakat Adat Tolaki di Routa. Pemerintah mencatat persoalan ini tak kunjung menemui penyelesaian meski warga adat telah menempuh jalur komunikasi, hingga pelaporan ke aparat penegak hukum.

Atas dasar itu, Kemenham mendesak kedua perusahaan segera menyerahkan klarifikasi tertulis dan membuka dasar perizinan aktivitas perusahaan di atas tanah masyarakat beserta data pendukungnya. 

Langkah ini merujuk pada kewajiban korporasi menghormati HAM sesuai Resolusi PBB Nomor 17/4 Tahun 2011 tentang Bisnis dan HAM serta Pasal 6 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Komunitas Masyarakat Adat Tolaki (KOMAT) Sulawesi Tenggara, Abdul Sahir, membenarkan keabsahan surat yang ditembuskan langsung kepadanya.

“Kami membenarkan surat resmi Kemenham RI tertanggal 11 November 2026 itu telah kami terima. Ini peringatan keras bagi korporasi bahwa wilayah adat Parubada-Routa bukan tanah tak bertuan. PT SCM dan PT MBMA wajib membuka secara terang-benderang dasar izin mereka di atas tanah leluhur kami,” tegas Abdul Sahir, Senin (16/11/2026).

Senada, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Komunitas Masyarakat Adat Tolaki, Jumran, S.IP, menyatakan surat tersebut menjadi ujian serius bagi kepatuhan legalitas dan penghormatan HAM oleh perusahaan tambang.

“Surat bernomor PDK.2-HA.01.04-91 itu sah dan sudah di tangan kami. Kini bola panas ada di pihak PT SCM dan PT MBMA untuk membuktikan legalitasnya. Kami akan kawal ketat proses ini sampai hak konstitusional masyarakat adat dipulihkan,” pungkas Jumran.

Hingga berita ini diturunkan, redaksi masih terus berupaya menghubungi pihak manajemen PT Sulawesi Cahaya Mineral (PT SCM) maupun PT Merdeka Battery Materials Tbk (MBMA) guna meminta konfirmasi resmi terkait surat klarifikasi tersebut. Sesuai dengan Kode Etik Jurnalistik, redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi seluas-luasnya bagi pihak perusahaan.(*)

Laporan : Redaksi 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *