Obrolan ala “Bawah Pohon Kowala”: Sekda Muna Jangan Dipilih Lewat Bisikan Ordal ke Bupati

Sudah menjadi pemandangan lumrah saat warung-warung kopi bahkan tongkrongan di bawah pohon kowala mendadak bertransformasi bak mimbar akademik kelas wahid bagi warga, setiap kali konstelasi pemerintahan mulai menghangat.

Seleksi Sekda Muna Mencuat, Warga Jadi Pakar Birokrasi Dadakan

Belakangan ini, bursa calon Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Muna menjadi topik hangat menjelang purna bakti Eddy Uga pada 1 Agustus 2026. Tiga nama yang mencuat pun memantik beragam spekulasi.

Seperti biasa, warung kopi mendadak dipenuhi analis politik dan pakar birokrasi dadakan. Bahkan, tak sedikit merasa sudah mengetahui siapa pemenangnya jauh sebelum proses seleksi dimulai, lengkap dengan rekam jejak hingga peta dukungan para kandidat.

Titipan Ordal Kalahkan Kompetensi dan Merit System

Ironisnya, setiap kali bursa jabatan strategis bergulir, yang lebih dulu berembus bukan isu kompetensi atau merit system, melainkan dugaan “Titipan Ordal”.

Padahal, Bupati Muna, H. Bachrun, sudah menegaskan bahwa di pemerintahannya tidak ada ruang bagi Ordal. Semua pejabat internal diberi kesempatan yang sama untuk bersaing secara terbuka, termasuk memperebutkan kursi Sekda.

Di sebuah warung kopi di Kota Raha, melalui reportase bersama ketiga pemuda yang meminta identitasnya dirahasiakan ini tampak larut membahas pernyataan Bupati Muna yang menegaskan tidak ada “ordal” dalam proses seleksi Sekda.

“Tidak ada ordal murni kompetensi. Kita tak perlu lagi main tebak-tebakan siapa dibekingi siapa. Bupati sudah menjamin arena tandingnya bersih, masa pansel masih harus keliling bawa sapu lidi?” celetuk seorang pria bertubuh tambun mengawali obrolan mereka.

Bupati Muna dan Wakil Bukan Birokrasi Kemarin Sore

Obrolan kemudian berubah serius. Ketiga pemuda itu sepakat bahwa Bupati H. Bachrun dan Wakil Bupati La Ode Asrafil bukanlah sosok yang baru kemarin sore mengenal birokrasi. Keduanya merupakan birokrat berpengalaman yang tentu memahami prosedur, aturan main, dan prinsip merit system.

“Tentu kedua pemimpin kita ini pasti tahu membedakan mana SOP pemerintahan yang benar, dan mana sekadar instruksi di grup WhatsApp,” sahut seorang rekan pria tambun sambil menyeruput kopinya.

Jika Sinyal Wifi Ordal Lebih Kuat, Tak Perlu Habiskan Uang Rakyat

Obrolan pun terus berlanjut. Menurut mereka, sulit diterima akal sehat jika “Jenderal ASN” dipilih hanya lewat bisikan “Ordal” di telinga bupati. “Pak, tolong amankan, ini orang kita,” gurau pria tambun itu yang disambut tawa kecil kedua rekannya.

Seorang rekannya lagi yang sedari tadi menyimak ikut menimpali. kalau jabatan Sekda akhirnya ditentukan oleh kedekatan, untuk apa negara harus menghabiskan anggaran untuk panitia seleksi, uji kompetensi, fit and proper test, hingga penelusuran rekam jejak.

“Sekalian saja bikin lomba siapa yang paling sering berada di dekat bupati. Kalau kedekatan jadi ukuran, berarti sinyal GPS sekarang lebih sakti daripada ijazah dan kompetensi ASN,” ujarnya berseloroh.

Analogi Sekda: Ibarat Mesin Penggerak Kapal Bahtera

Bagi mereka, bahwa Sekda bukan sekadar jabatan “Hadiah Politik”, melainkan ” Arsitek Kebijakan”, sosok di balik layar yang menyelaraskan ritme seluruh OPD dalam mewujudkan visi kepala daerah, atau justru berjalan pincang.

Mereka menganalogikan, birokrasi ibarat sebuah Bahtera. Bupati dan wakil bupati sebagai nahkoda dan navigator yang menentukan arah, sedangkan sekda merupakan mesin penggeraknya.

“Kalau mesin rusak, kapal akan terombang-ambing. Sama, saat sekda salah menerjemahkan arah birokrasi, yang tersendat bukan satu dua dinas, tetapi seluruh roda pemerintahan,” bayolan mereka yang sempat menarik perhatian pengunjung lainnya di meja sebelah.

Harapan mereka sederhana, bahwa dari ketiga kandidat dalam “Bahtera Pemerintahan” Bachrun-Asrafil ini, yang nantinya diamanahkan sekda definitif, benar-benar lahir melalui proses kompetisi sehat.

Bukan yang paling rajin muncul saat ada bupati saja. Apalagi figur yang paling kuat sinyal “Ordal” nya yang mampu menyelinap sampai ke ruang pengambil keputusan.

Antara ART dan Satpam Sebelah, Siapa Paling Layak “Jagain” Rumah Kosong?

Diskusi kemudian mulai merambah pada fenomena administratif yang jauh menarik untuk dibahas. Pria tambun menyinggung pola penunjukan Plt di lingkup Pemkab Muna. Selama ini, pemerintah konsisten dalam menunjuk Plt untuk mengisi kekosongan jabatan.

Pejabat yang dipercaya selalu berasal dari internal tiap-tiap OPD, seperti pada Dinas Pendidikan, BKKBN, Inspektorat, maupun Dispora. Terasa masuk akal, ibarat “Rumah Utama” yang ditinggal pemiliknya.

“Dan yang paling tepat untuk mengambil alih tanggungjawab mengurus dan menjaga rumah adalah Asisten Rumah Tangga (IRT), orang lama yang lebih memahami setiap sudut dan kebiasaan dalam rumah,” beber pria tambun.

Masih dalam suasana obralan santai. Mereka menyebut, jika pola penunjukan Plt di setiap OPD menjadi prinsip bupati, maka saat dibutuhkan Pj Sekda, sudah semestinya ditunjuk berasal dari pejabat internal Sekretariat Daerah (Setda).

Logikanya sederhana, karena Setda Muna memiliki para Asisten dan Staf Ahli, sosok ASN jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama yang mumpuni. Pejabat senior yang memahami denyut birokrasi, serta berpengalaman merumuskan dan mengawal kebijakan daerah.

“Analoginya begini, jangan sampai semua rumah di kompleks dijaga penghuninya sendiri. Giliran rumah utama (Setda) kosong, yang dipanggil malah satpam kompleks. Bukankah ini terasa janggal?”kelakar mereka yang kembali memecah suasana malam itu.

Mereka menilai, jika keberadaan para pejabat senior tersebut sampai terabaikan dan masih harus mencari figur dari luar internal. Publik pun tentu berhak mempertanyakan, apakah Setda Muna kehabisan orang pintar, atau memang lebih kuat sinyal “Ordal” daripada struktur organisasi dan kompotensi.

Menanti Keseriusan Bupati Melalui Keadilan Kompetensi atau Sekadar Penyejuk Suasana?

Pada akhirnya, esensi dari seluruh obrolan yang dibalut canda itu bermuara pada satu harapan bersama. Publik sebenarnya menanti pembuktian atas komitmen Bupati Muna, H. Bachrun, daripada larut dalam intrik klasik perebutan kursi sekda.

Apakah pernyataan tegas bahwa tidak ada ruang bagi “Ordal” dalam bursa calon sekda, benar-benar terwujud dalam tinta keputusan melalui keadilan kompetensi atau hanya sebagai kalimat penenang di ruang publik.

Menutup obrolan, pria tambun itu mengakui masyarakat sebenarnya tidak sibuk menebak siapa yang akan menjadi Sekda. Sebab, siapa pun yang terpilih pasti akan melahirkan dua kubu, yang bersorak karena merasa terwakili, dan yang kecewa karena jagoannya tersingkir. Begitulah dinamika kekuasaan.

Menurutnya, masyarakat memiliki cara sederhana untuk menilai sebuah keputusan. Jika didasarkan pada kompetensi, rekam jejak, dan aturan, orang hanya akan berkata, “Memang begitu seharusnya.” Namun jika terkesan janggal dan beraroma “Ordal”, dalam semalam publik akan dipenuhi “pakar birokrasi” dadakan yang siap menguliti setiap kejanggalan.

“Masyarakat tidak meminta Sekda yang bisa main sulap. Cukup pilih figur yang membuat publik tetap percaya bahwa birokrasi bekerja berlandaskan aturan dan kompetensi, bukan karena siapa yang paling dekat dengan kekuasaan,” tandasnya sembari menghabiskan sisa kopinya.