KONAWE TUMBUH 14,94 PERSEN: PERTUMBUHAN UNTUK SIAPA?

KONAWE TUMBUH 14,94 PERSEN: PERTUMBUHAN UNTUK SIAPA?

Statokrasi, Ekstraksi Sumber Daya, dan Pertanyaan tentang Kesejahteraan Rakyat Konawe

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Konawe sebesar 14,94 persen patut diapresiasi. Angka tersebut menunjukkan adanya peningkatan aktivitas ekonomi yang sangat signifikan. Pemerintah mungkin layak merayakannya terlebih setelah urutan nasional menempatkannya pada posisi ke empat daerah kategori pertumbuhan tertinggi. 

Tetapi, mohon maaf, ada satu persoalan yang lebih mendasar dibaliknya ketimbang sekadar memperdebatkan benar atau salahnya angka tersebut: Apakah pertumbuhan ekonomi boleh langsung dianggap sebagai ukuran keberhasilan kesejahteraan rakyat?

Pertanyaan ini penting karena dalam praktik komunikasi pemerintahan terdapat kecenderungan menjadikan angka pertumbuhan, investasi, PDRB, dan berbagai indikator pembangunan sebagai bukti utama keberhasilan pemerintah.

Kami menyebutnya STATOKRASI. Sebuah kecenderungan struktural kekuasaan menjadikan angka, statistik, dan indikator pembangunan sebagai instrumen utama untuk membangun legitimasi keberhasilan pemerintahan. Alih-alih menyebutnya sebagai politik pencitraan yang bisa dituding tendensius.

Dalam Statokrasi, statistik tidak lagi hanya berfungsi sebagai alat untuk mengukur realitas, tetapi mulai digunakan untuk mendefinisikan realitas. Ketika pertumbuhan ekonomi mencapai 14,94 persen, misalnya, angka tersebut dapat dengan mudah berubah menjadi sebuah narasi: pertumbuhan tinggi sama dengan pembangunan berhasil, lantas rakyat kemudian dikatakan sejahtera.

Padahal ketiga hal tersebut tidak identik. Ketika Statistik berbicara atas nama rakyat, maka benar pertumbuhan ekonomi adalah indikator penting. Namun mesti diingat, pertumbuhan bukan distribusi. PDRB bukan pendapatan setiap rumah tangga. Investasi bukan otomatis kesejahteraan masyarakat. Dan kenaikan aktivitas ekonomi tidak otomatis berarti meningkatnya kualitas hidup seluruh warga.

Di antara pertumbuhan dan kesejahteraan terdapat sejumlah pertanyaan yang jauh lebih sulit: bahwa sangat tidak jelas pihak mana yang memperoleh manfaat besar itu. Berapa nilai ekonomi yang benar-benar tinggal di daerah atau berapa yang masuk menjadi pendapatan masyarakat lokal. 

Pertanyaan itu belum termasuk bagaimana kondisi pekerja, bagaimana tingkat kemiskinan dan ketimpangan, bagaimana kondisi petani dan masyarakat adat dan siapa sebenarnya yang harus menanggung biaya sosial serta ekologis dari pertumbuhan ekonomi yang dibanggakan tersebut. 

Angkanya bisa saja benar secara metodologis. Namun ketika satu angka tersebut diberi beban politik yang terlalu besar: seolah-olah ia mampu berbicara atas nama seluruh pengalaman kesejahteraan rakyat, di situlah konsep statokrasi menjadi relevan.

Masalahnya bukan ketika statistik mengukur pembangunan. Masalahnya justru muncul ketika statistik dijadikan pengganti pengalaman nyata masyarakat dalam menilai pembangunan.

Statokrasi dan Kekuasaan Narasi

Benar bahwa setiap pemerintahan membutuhkan indikator untuk mengevaluasi pembangunan. Karena itu, penggunaan statistik bukanlah persoalan. Namun persoalannya adalah seleksi dan konstruksi narasi.

Angka yang positif lebih mudah dikomunikasikan. Pertumbuhan 14,94 persen mudah menjadi judul. Investasi triliunan mudah menjadi simbol keberhasilan. Produksi meningkat mudah menjadi bukti kemajuan.

Tetapi persoalan distribusi, konflik tanah, kerusakan lingkungan, hilangnya ruang hidup, ketimpangan manfaat, dan lemahnya posisi tawar masyarakat jauh lebih sulit dikemas menjadi satu angka.

Akibatnya, terdapat risiko bahwa realitas pembangunan yang sangat kompleks direduksi menjadi angka-angka keberhasilan. Inilah yang kami sebut sebagai Statokrasi. Sebuah situasi dimana angka bukan lagi sekadar cermin pembangunan, tetapi menjadi panggung tempat kekuasaan mempertontonkan keberhasilannya yang belum tentu netral dari kacamata politisasi. 

Dari Statokrasi Menuju Politik Ekstraksi

Pertanyaan tersebut membawa kita kepada perspektif David Harvey dalam The New Imperialism. Harvey memperkenalkan konsep “accumulation by dispossession”, yaitu akumulasi kapital melalui berbagai proses pelepasan atau pengambilalihan penguasaan atas tanah, sumber daya, ruang, dan aset yang sebelumnya berada dalam penguasaan masyarakat atau institusi tertentu.

Konsep Harvey tidak berarti bahwa setiap kegiatan pertambangan otomatis merupakan dispossession. Namun konsep tersebut memberikan pisau analisis penting. Jangan hanya melihat berapa besar nilai ekonomi yang dihasilkan dari ekstraksi, tetapi lihat pula perubahan penguasaan ruang dan distribusi nilai yang terjadi di belakangnya.

Ini menjadi sangat relevan bagi daerah seperti Konawe yang mengalami pertumbuhan ekonomi yang berkaitan erat dengan investasi dan aktivitas industri berbasis sumber daya alam.

Sebab pertanyaan pembangunan tidak berhenti pada berapa banyak yang diekstraksi, tetapi harus dilanjutkan pada titik: “siapa yang menguasai ruang ekstraksi, siapa yang menguasai nilai tambah, siapa yang menerima keuntungan, dan siapa yang menanggung biaya sosial-ekologisnya?”

Routa: Ketika Angka Pertumbuhan Bertemu Realitas Wilayah Adat

Di sinilah persoalan masyarakat adat Tolaki Routa menjadi penting dalam membaca pertumbuhan Konawe. Routa bukan sekadar titik dalam peta investasi. Ia adalah ruang hidup masyarakat. Ia memiliki tanah, sejarah penguasaan, hubungan sosial, kebudayaan, sumber pangan, sungai, hutan, dan sumber penghidupan.

Ketika wilayah tersebut masuk ke dalam sistem ekstraksi sumber daya berskala besar, maka terjadi perubahan ekonomi yang jauh lebih kompleks daripada sekadar peningkatan angka produksi.

Tanah berubah menjadi aset ekonomi. Sumber daya mineral berubah menjadi komoditas. Ruang hidup berubah menjadi ruang produksi. Dan nilai yang sebelumnya melekat pada wilayah komunitas masuk ke dalam sirkulasi kapitalisme.

Dalam perspektif Harvey, perubahan semacam ini layak diuji untuk melihat apakah penciptaan nilai ekonomi berjalan bersamaan dengan penguatan hak dan kesejahteraan masyarakat yang hidup di wilayah tersebut.

Karena itu, pertanyaan untuk Routa bukan semata apakah tambang menghasilkan pertumbuhan. Jawabannya mungkin iya. Tapi yang lebih penting adalah pertanyaan tentang pakah pertumbuhan yang dihasilkan dari sumber daya Routa juga memperbesar kesejahteraan, posisi tawar, dan kedaulatan ekonomi masyarakat Routa?.

Jika jawabannya belum jelas, maka angka pertumbuhan belum cukup untuk menyatakan bahwa pembangunan telah berhasil.

Dari Extraction ke Distribution

Kita mesti curiga secara intelektual, moral dan etis cara pemerintahan tertentu mendefinisikan pembangunan.

Model lama sering berhenti pada soal sumber daya, investasi, ekstraksi, produksi lalu pertumbuhan. Sementara pembangunan yang berkeadilan harus bergerak lebih jauh. Bahwa setelah sumber daya, investasi, ekstraksi lalu menghasilkan nilai tambah, maka selanjutnya adalah distribusi manfaat, perlindungan masyarakat, pemulihan lingkungan, untuk kemudian barulah kita bisa dikatakan sejahtera.

Atau Jangan-jangan kekuasaan politik pemerintahan tidak mampu membedakan pertumbuhan ekonomi dengan pembangunan ekonomi. Padahal jika pertumbuhan menjawab “Seberapa besar ekonomi bertambah?”, maka pembangunan harus menjawab: “Untuk siapa pertambahan itu bekerja?”.

Jangan Sampai Angka Menjadi Pengganti Rakyat

Konawe tidak membutuhkan pertentangan antara investasi dan masyarakat. Yang dibutuhkan adalah hubungan yang lebih adil antara investasi, pemerintah, masyarakat,  terlebih masyarakat adat.

Karena itu, keberhasilan pembangunan harus diuji dengan lebih dari satu indikator. Jika PDRB meningkat tetapi masyarakat sekitar sumber daya kehilangan ruang hidup, maka ada persoalan yang harus dijelaskan.

Jika investasi meningkat tetapi manfaat ekonomi tidak terdistribusi secara adil, maka ada persoalan yang harus diperbaiki. Jika produksi meningkat tetapi biaya ekologis dibebankan kepada masyarakat, maka pertumbuhan tersebut harus dihitung secara lebih lengkap. Dan jika angka pertumbuhan digunakan sebagai legitimasi bahwa pembangunan telah berhasil, maka rakyat berhak bertanya: “Berhasil bagi siapa?”. Sebab jangan-jangan lagi, itu semua hanya bagi kelas menengah ke atas, elit birokratis, politis atau kroni lingkar kekuasaan.

Statokrasi Harus Dikembalikan kepada Realitas

Pada akhirnya, kritik terhadap statokrasi bukanlah kritik terhadap statistik. Justru sebaliknya. Statistik harus dikembalikan kepada fungsi dasarnya: membantu masyarakat memahami realitas, bukan menggantikan realitas masyarakat.

Angka 14,94 persen harus tetap dihormati sebagai indikator ekonomi. Tetapi angka tersebut tidak boleh menjadi satu-satunya suara yang berbicara tentang Konawe.

Di samping angka PDRB harus ada suara petani. Di samping angka investasi harus ada suara masyarakat adat. Di samping angka produksi harus ada suara masyarakat yang hidup di sekitar wilayah ekstraksi. Dan di samping laporan pertumbuhan harus ada laporan tentang distribusi manfaat dan biaya ekologis.

Karena pembangunan pada akhirnya bukan tentang seberapa indah angka-angka pemerintah disajikan. Pembangunan adalah tentang apakah manusia yang hidup di dalam wilayah pembangunan itu benar-benar menjadi lebih sejahtera, lebih berdaulat, dan yang pasti lebih terlindungi.

Konawe boleh tumbuh. Investasi boleh berkembang. Hilirisasi boleh berjalan. Tetapi jangan sampai kita masuk ke dalam sebuah statokrasi, di mana angka pertumbuhan berbicara terlalu keras sementara pengalaman rakyat berbicara terlalu pelan.

Dan jangan sampai kekayaan alam bertambah, kapital semakin terakumulasi, tetapi masyarakat yang hidup di atas kekayaan tersebut justru semakin kehilangan posisi tawarnya.

Sebab pertanyaan terbesar pembangunan bukan lagi sekadar berapa persen Konawe tumbuh. Melainkan siapa sebenarnya yang tumbuh bersama Konawe?.

Sekian.!!

Opini oleh : Jumran, S.IP (Ketua Partai Rakyat Adil Makmur, PRIMA Konawe.