Dituding Berpihak dalam Usulan Perhutanan Sosial, KPH Laiwoi Tegaskan Proses Berdasarkan Urutan Pengajuan
4 min read
Dituding Berpihak dalam Usulan Perhutanan Sosial, KPH Unit XXII Laiwoi Tegaskan Proses Berdasarkan Urutan Pengajuan
KONAWE, suarapinggiran.com – Tuduhan adanya dugaan keberpihakan oknum kehutanan dalam proses pengusulan program Perhutanan Sosial di wilayah Andoaha, Kelurahan Abuki, Kecamatan Abuki, Kabupaten Konawe, mendapat bantahan dari pihak KPH Unit XXII Laiwoi.
Bantahan tersebut berkaitan dengan pemberitaan mengenai dugaan tumpang tindih klaim sekitar 200 hektare lahan Perhutanan Sosial yang disampaikan Kelompok Tani Hutan (KTH) Peroa.
Pihak KPH Unit XXII Laiwoi, dalam konfirmasi, menjelaskan bahwa proses pendampingan terhadap KTH Konawe Tani Mandiri bukan didasarkan pada kedekatan ataupun kerja sama khusus, melainkan karena kelompok tersebut lebih dahulu mengajukan permohonan dan meminta pendampingan kepada pihak KPH.
Dijelaskan, KTH Konawe Tani Mandiri telah mengajukan permohonan sejak Agustus 2026. Bahkan, proses pendampingan telah dilakukan sejak tahapan administrasi hingga pengecekan lokasi yang direncanakan untuk pengusulan program Perhutanan Sosial.
Sebaliknya, disebutkan pula bahwa KTH Peroa tidak pernah mengajukan permintaan pendampingan kepada KPH Unit XXII Laiwoi, baik secara tertulis maupun lisan, sebelum kemudian mempersoalkan dugaan tumpang tindih lahan tersebut.
“Bagaimana kami dianggap berpihak, sementara kelompok yang kami dampingi memang lebih dahulu mengajukan permohonan. Mereka juga sudah meminta pendampingan, mulai dari pengurusan administrasi sampai pengecekan lokasi,” tegas pihak KPH Unit XXII Laiwoi.
Diketahui, pihak KTH Peroa kemudian meminta KPH membatalkan permohonan KTH Konawe Tani Mandiri yang telah lebih dahulu diproses sejak Agustus.
Menanggapi permintaan tersebut, pihak KPH menegaskan bahwa pembatalan suatu proses pengusulan harus memiliki dasar dan alasan yang jelas, bukan semata-mata karena adanya keberatan atau klaim dari kelompok lain.
Menurut pihak KPH, tahapan pengusulan Perhutanan Sosial yang dilakukan KTH Konawe Tani Mandiri telah mengikuti standar operasional prosedur (SOP) yang berlaku, dimulai dari tahapan fasilitasi dan pendampingan di tingkat KPH.
“Kalau memang ingin menggagalkan pengusulan, tentu harus ada dasarnya. Sementara proses yang kami lakukan sudah sesuai SOP pengusulan Perhutanan Sosial, mulai dari KPH,” demikian penegasan pihak KPH.
Pihak KPH juga menjelaskan bahwa perbedaan waktu pengajuan dan tahapan pendampingan tersebut merupakan bagian penting yang harus dilihat secara utuh sebelum menarik kesimpulan mengenai dugaan keberpihakan aparat kehutanan.
KPH Pertanyakan Dasar Klaim Tumpang Tindih 200 Hektare
Selain itu, pihak KPH Unit XXII Laiwoi turut mempertanyakan dasar penetapan angka 200 hektare yang disebut mengalami tumpang tindih dalam pemberitaan tersebut.
Menurut pihak KPH, peta areal yang direncanakan untuk pengusulan Perhutanan Sosial oleh KTH Konawe Tani Mandiri hingga saat ini belum ditetapkan sebagai peta final. Karena itu, muncul pertanyaan mengenai sumber data dan metode analisis spasial yang digunakan hingga dapat disimpulkan terdapat tumpang tindih seluas 200 hektare.
“Angka 200 hektare itu kami ingin tahu, berasal dari hasil overlay peta yang mana? Sementara peta yang kami rencanakan untuk diusulkan saja belum final. Jadi, dasar penentuan angka tersebut perlu dijelaskan,” demikian pertanyaan pihak KPH.
Pihak KPH menilai, klaim tumpang tindih seharusnya didukung data spasial yang jelas, termasuk peta masing-masing kelompok, koordinat batas areal, sumber peta, serta hasil analisis overlay yang dapat diuji bersama.
Dengan demikian, angka 200 hektare tidak semestinya langsung diperlakukan sebagai fakta yang telah terverifikasi sebelum terdapat pemeriksaan teknis dan kesesuaian data spasial dari pihak berwenang.
Persoalkan Proses Konfirmasi Berita
Selain membantah tudingan keberpihakan, pihak KPH juga menyampaikan keberatan terkait proses kedatangan Ketua KTH Peroa ke kantor KPH Unit XXII Laiwoi.
Berdasarkan penjelasan yang disampaikan pihak KPH, kedatangan Ketua KTH Peroa pada awalnya dimaksudkan untuk mengklarifikasi atau mempertanyakan lokasi yang menjadi objek pengusulan KTH Konawe Tani Mandiri. Dalam komunikasi tersebut, pihak KTH Peroa disebut menunjukkan anggapan bahwa lokasi yang diusulkan kelompok lain merupakan bagian dari wilayah yang mereka klaim.
Namun, pihak KPH menilai kronologi pengajuan perlu dilihat secara utuh, mengingat KTH Konawe Tani Mandiri telah lebih dahulu mengajukan permohonan dan menjalani proses pendampingan.
Pihak KPH turut mempertanyakan proses konfirmasi jurnalistik dalam pemberitaan yang kemudian muncul. Pasalnya, menurut keterangan mereka, wartawan yang menerbitkan berita tersebut tidak pernah datang secara langsung untuk meminta klarifikasi kepada sumber asli di lingkungan KPH terkait kronologi kedatangan Ketua KTH Peroa maupun penjelasan mengenai proses pendampingan KTH Konawe Tani Mandiri.
Kondisi tersebut dinilai berpotensi membuat informasi yang disajikan kepada publik tidak menggambarkan keseluruhan peristiwa dari berbagai sudut pandang.
KPH Minta Persoalan Dikembalikan pada Mekanisme
Pihak KPH Unit XXII Laiwoi menegaskan bahwa pelayanan pendampingan terhadap kelompok masyarakat yang mengajukan program Perhutanan Sosial merupakan bagian dari tugas fasilitasi, bukan bentuk keberpihakan kepada kelompok tertentu.
Karena itu, tudingan adanya kerja sama atau keberpihakan aparat kehutanan dinilai tidak tepat apabila tidak disertai bukti yang dapat membuktikannya.
Meski demikian, persoalan klaim atas areal sekitar 200 hektare tersebut tetap perlu diselesaikan melalui verifikasi teknis dan administratif, termasuk pemeriksaan batas lokasi, riwayat pengajuan, serta dokumen masing-masing kelompok.
Penyelesaian secara objektif diperlukan agar perbedaan klaim tidak berkembang menjadi konflik antarkelompok masyarakat maupun tuduhan yang berpotensi merugikan profesionalitas aparatur kehutanan.
Dengan demikian, persoalan ini semestinya dikembalikan pada kronologi pengajuan dan mekanisme yang berlaku. Pembatalan proses pengusulan harus didasarkan pada hasil pemeriksaan dan ketentuan yang berlaku, bukan semata-mata atas klaim sepihak.
Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi KTH Peroa maupun pihak terkait lainnya guna menjaga keberimbangan pemberitaan.(*)
Laporan: Redaksi

