Masyarakat Adat Tolaki Soroti Ancaman Tambang di Routa, Serukan Perlawanan untuk Selamatkan Wilayah Adat

Masyarakat Adat Tolaki Soroti Ancaman Tambang di Routa, Serukan Perlawanan untuk Selamatkan Wilayah Adat

Kendari, suarapinggiran.com (05/03/2026) – Kegiatan Penguatan Kapasitas Hak Asasi Manusia (HAM) yang diselenggarakan oleh Kementerian Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Kantor Wilayah Kementerian HAM Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara di Hotel Athaya Kendari tidak hanya menjadi forum penguatan kapasitas organisasi masyarakat sipil, tetapi juga menjadi ruang penyampaian aspirasi masyarakat adat terkait ancaman terhadap wilayah adat di Sulawesi Tenggara.

Perwakilan Lembaga Masyarakat Adat Tolaki (DPP MAT) Sulawesi Tenggara menyoroti semakin terdesaknya wilayah adat masyarakat Tolaki akibat ekspansi industri pertambangan di kawasan Routa. Mereka menyampaikan kekhawatiran bahwa aktivitas pertambangan yang terus meluas berpotensi menghilangkan ruang hidup masyarakat adat yang selama ini bergantung pada hutan dan tanah adat.

Dalam forum tersebut, perwakilan masyarakat adat menegaskan bahwa wilayah adat bukan sekadar tanah, tetapi bagian dari identitas, sejarah, dan keberlangsungan hidup masyarakat Tolaki. Oleh karena itu, perlindungan terhadap wilayah adat menjadi hal yang tidak dapat ditawar.

“Wilayah adat bagi masyarakat Tolaki adalah ruang hidup yang diwariskan secara turun-temurun. Ketika wilayah itu terancam oleh ekspansi tambang, maka yang terancam bukan hanya tanah, tetapi juga keberlanjutan budaya dan kehidupan masyarakat adat,” ujar Abdul Sahir ketua DPP MAT Sultra dalam forum tersebut.

Dalam kesempatan yang sama, masyarakat adat juga menyerukan pentingnya solidaritas dan konsolidasi gerakan masyarakat sipil untuk memperjuangkan perlindungan wilayah adat dari ancaman eksploitasi sumber daya alam yang tidak memperhatikan hak-hak masyarakat lokal.

Kegiatan yang dihadiri oleh berbagai organisasi masyarakat sipil seperti Pusat Advokasi Konsorsium Hak Asasi Manusia POSKOHAM, Forum CSR Konawe, LBH Kendari, serta sejumlah organisasi mahasiswa dan komunitas lainnya ini menjadi momentum penting untuk memperkuat jaringan advokasi HAM di Sulawesi Tenggara.

Melalui forum ini, para peserta berharap pemerintah dapat lebih serius memastikan perlindungan hak masyarakat adat serta mendorong kebijakan pembangunan yang menghormati prinsip-prinsip hak asasi manusia, termasuk pengakuan dan perlindungan wilayah adat.(*)

Laporan : Umar Dafani