AFDHOL : LMND ITU KELAMIN POLITIKNYA JELAS, TIDAK ABU-ABU, APALAGI MURTAD IDEOLOGI.

Mataram, suarapinggiran.com-

Menyikapi Pemilihan Umum Kepala Daerah (PEMILUKADA) tahun 2024, baik di tingkat Provinsi maupun di tingkat Kabupaten/kota, partisipasi masyarakat untuk ikut mensukseskan Pilkada kian meningkat.

Ini membuktikan bahwa kesadaran rakyat Indonesia dalam bermasyarakat dan bernegara semakin yakin bahwa Pemilu adalah jalan yang efektif untuk melakukan perubahan dari keadaan yang tidak baik, kurang baik, hingga menjadi baik.

Afdhol Ilhamsyah, Ketua EW LMND NTB menyampaikan bahwa berdasarkan amanah Pancasila dan UUD 45 menuju Indonesia yang Adil dan Makmur. Dan juga langkah yang legal yang difasilitasi oleh Peraturan Perundang-undangan atau Konstitusi adalah Pemilu. Jadi Kesimpulannya Pemilu adalah jalan tempuh yang legal konstitusional untuk menuju kekuasaan dan kemudian menciptakan kebijakan-kebijakan yang memihak kepada rakyat banyak. Seperti salah satu contoh organisasi tingkat nasional misalnya, Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi atau yang disingkat LMND.

Menurut Afdhol saat diwawancarai awak media, menerangkan bahwa LMND adalah organisasi lingkup mahasiswa yang memiliki struktur dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota hingga komisariat/kampus, yang lahir bersamaan dengan tahun-tahun terakhir transisi pemerintahan Orde Baru ke Reformasi. LMND terbentuk dari banyak komite organisasi kedaerahan yang berkali-kali melakukan pertemuan dan agenda-agenda kerakyatan sejak jauh sebelum orde baru tumbang hingga puncaknya terbentuk pada awal transisi Reformasi.

Bung Afdhol sapaan akrabnya, menegaskan bahwa LMND sudah cukup dewasa melalui banyak dinamika. Dikejar-kejar Rezim Orde Baru, ditangkap, dibui, disiksa bahkan dihilangkan dan sampai saat ini jazatnya entah di mana.

Afdhol melanjutkan, Orde Baru tumbang adalah kemenangan kecil, bukan akhir perjuangan. Saat itu rakyat, Pemuda dan Mahasiswa berbondong-bondong membangun partai politik sebagai taktik perjuangan. Bukan seperti hari ini yang justru banyak mengalami depolitisasi pada kesadaran tingkat pemuda dan mahasiswa.
Sedangkan hari ini, adalah orde yang mesti kita manfaatkan sebaik mungkin untuk memperjuangkan kepentingan umum.

Sejak 2020, kami LMND secara nasional, sampai ke tingkat daerah, termasuk LMND NTB bukan hanya sekedar terlibat dalam pembangunan PRIMA, melainkan salah satu pendiri Partai PRIMA bersama Ormas Lainnya.

“Secara Strategis kami menghendaki masyarakat yang adil dan makmur (sosialisme Indonesia), secara taktis kami ikut mengintervensi elektoral (PEMILU 2024) dengan membangun alat politik alternatif yaitu Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA),” kata Afdhol.

Berkaitan dengan adanya isu yang berkembang tentang LMND NTB yang mendukung Paslon 02 Zul-Uhel pada PilGub NTB 2024, Afdhol juga menanggapinya.

Ia menyampaikan mungkin saja benar mereka mendukung Zul-Uhel. Tetapi LMND poros kami yang dipimpin oleh Syamsudin Saman sebagai Ketua Umum Eksekutif Nasional LMND Indonesia, dan di tingkat Provinsi yang dipimpin oleh saya sendiri sebagai Ketua Eksekutif Wilayah LMND NTB.

Lanjut Afhdol menyampaikan LMND sebagai basisi ormasnya dan PRIMA sebagai alat politiknya secara kolektif. Kami mendukung Paslon 03 IQBAL- DINDA yang memiliki kesamaan cara pandang, terlebih lagi berasal dari partai Prabowo dan Koalisi Indonesia Maju dengan gagasan besar yang progresif yakni Hilirisasi dan Industrialisasi Nasional (Pasal 33). IQBAL-DINDA adalah Paslon yang khatam isu kerakyatan secara komprehensif, bukan hanya pendidikan saja.

Selain mengkawal perjuangan yang linier dari atas tentang Hilirisasi dan Industrialisasi Nasional, IQBAL-DINDA juga memiliki gagasan yang unik tentang pendidikan di NTB. Tidak membebankan APBD sebagai talangan biaya Beasiswa Pendidikan. Tetapi menjadikan sumber-sumber lain yang tidak terikat baik dalam negeri maupun internasional sebagai formulasi dibidang pendidikan. tambah Afdhol.

Terakhir Afdhol menyampaikan Jangankan membebani APBD untuk terobosan pendidikan, kampus-kampus yang tersangkut kasus hukum juga akan diaudit dan ditertibkan. Misalnya tentang Pemotongan Beasiswa dari APBN seperti Beasiswa BidikMisi atau KIP KULIAH. Terutama ada di Pulau Sumbawa yang jauh dari akses ibukota Provinsi, juga memiliki salah satu kampus besar dan ternama yang pernah diduga menyalahgunakan kewenangan dan melakukan pemotongan terhadap beasiswa BidikMisi sampai dilaporkan di salah satu lembaga penegak hukum yang ada di Sumbawa.

Laporan : Feby Rahmayana