Juli 13, 2024

SUARA AKAR RUMPUT

Partai Prima Sumbawa Kecam Hal Ini, Dinilai Khianati Petani

3 min read

Suara Pinggiran, Sumbawa

Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA) Sumbawa mengecam keras insiden penyelundupan pupuk bersubsidi yang terjadi pada tanggal 11/01/2024 di Pelabuhan Poto Tano, Kabupaten Sumbawa Barat.

Kejadian ini tidak hanya merugikan petani yang kekurangan pupuk subsidi, tetapi juga dianggap sebagai pengkhianatan terhadap kebutuhan dasar masyarakat agraris.

Dalam konteks ini, Ketua DPK PRIMA Sumbawa, Dedi Sanjaya, menyampaikan keprihatinan mendalam atas tantangan yang dihadapi petani. Ia menegaskan bahwa penanganan serius diperlukan untuk memastikan keberlanjutan kehidupan petani.

“Kasus ini tidak bisa dianggap sepele. Petani sudah menghadapi banyak kesulitan, dan tindakan semacam ini hanya menambah beban mereka,” ujar Dedi Sanjaya.

Dedi Sanjaya memandang perlu adanya pendekatan komprehensif dalam menangani tindakan penyelundupan ini. Ia menyoroti urgensi keterlibatan kepolisian dalam penyelidikan secara menyeluruh.

“Kami berharap pihak kepolisian menjalankan tugasnya dengan sungguh-sungguh untuk menemukan semua pihak yang terlibat dalam penyelundupan ini,” tegasnya.

Selain itu, Dedi Sanjaya mencurigai adanya peran pihak-pihak besar atau sindikat “mafia pupuk” yang beroperasi di balik layar. Ia mendesak agar investigasi dilakukan dengan teliti untuk mengungkap potensi keterlibatan pihak yang lebih besar dalam jaringan penyelundupan ini.

“Kami menduga ada kekuatan besar di belakang ini, dan hal ini perlu diungkapkan agar tidak ada peluang bagi sindikat semacam itu untuk terus merugikan petani,” pungkasnya.

Terlebih lagi, PRIMA Sumbawa mengingatkan tentang kerugian yang dialami petani yang tidak mendapatkan pupuk subsidi sebagaimana mestinya. Dedi Sanjaya meminta Kapolda NTB untuk mengawal kasus peyelewengan pupuk yang sedang ditangani oleh Kapolres KSB, dengan dorongan agar penyelidikan tersebut dibuka kepada publik.

Pihak PRIMA juga mengapresiasi Polres KSB yang berhasil menggagalkan penyelundupan pupuk sebanyak 21 ton. Namun, mereka menekankan perlunya kerjasama antara Polres KSB dan Polres Kabupaten Sumbawa sebab diduga Pupuk subsidi tersebut berasal dari Kabupaten Sumbawa.

Hal tersebut diperlukan untuk mengusut lebih lanjut dan menemukan aktor di balik kasus ini.Dedi Sanjaya mengingatkan bahwa proses penyelidikan tidak hanya sebatas sopir truk, melainkan juga aktor yang ada dibalik penyelundupan ini.

Ia menyoroti pentingnya keterlibatan berbagai pihak sesuai dengan Perbup Kabupaten Sumbawa No. 16 tahun 2012, termasuk Bupati, Wakil Bupati, Sekda, Polres, Dandim, Disperindak, Diskoperindak, Inspektorat, dan Kejaksaan. Menurutnya, kasus ini sangat serius dan membutuhkan respons yang komprehensif.ya kita lihat saja bagaimana langka APH bisa sampai kesana ungkap Dedi.

Dalam konteks dukungan dari berbagai elemen masyarakat, Nurbani Saputra (Putra), Ketua Pimpinan Kabupaten Serikat Tani Nelayan (PK STN) Sumbawa, menyampaikan keprihatinan mendalam terkait insiden penyelundupan pupuk subsidi.

Ia menekankan bahwa petani dan nelayan, sebagai pihak yang sangat bergantung pada pupuk subsidi, merasa semakin tertekan dengan adanya praktik penyelundupan ini.

“Kasus ini bukan hanya merugikan petani, tapi juga merugikan sektor pertanian secara keseluruhan. Kami berharap penanganan lebih lanjut dapat memastikan keberlanjutan dan ketersediaan pupuk bagi para petani,” ujar Nurbani Saputra.

Muhammad Fadillah (Fadil), Ketua Eksekutif Kabupaten Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (EK LMND) Sumbawa, mendesak agar pihak berwenang tidak hanya fokus pada penindakan, tetapi juga memastikan transparansi dalam proses penyelidikan.

“Kami mendukung upaya penegakan hukum, namun penting juga untuk membuka informasi kepada publik agar dapat membangun kepercayaan. Transparansi dalam menangani kasus ini akan menunjukkan komitmen untuk memberantas praktik penyelundupan,” tegas Muhammad Fadillah.

Banyaknya dukungan membuat semakin jelas bahwa kasus penyelundupan pupuk subsidi ini menjadi perhatian bersama dari berbagai sektor masyarakat, baik petani, nelayan, maupun mahasiswa. Semua pihak berharap agar penanganan kasus ini dapat memberikan solusi konkret untuk melindungi kepentingan petani dan menjaga keberlanjutan sektor pertanian di Kabupaten Sumbawa.(*)

Laporan : Fahri filjihat

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *