Twitter Batasi Akun Resmi PRD, Sekretaris KPW PRD Sultra Angkat Bicara

Mendadak Twitter membatasi sepihak dan tanpa penjelasan terhadap akun resmi Partai Rakyat Demokratik (PRD) @prd_indonesia dan beberapa akun pengurus Komite Pimpinan Pusat (KPP) PRD. Hal tersebut diketahui senin, 03/8/2020 kemarin, akun Partai yang secara konsisten memperjuangkan hak-hak rakyat itu secara tiba-tiba tidak dapat diakses.

Reaksi pun bermunculan mengecam hal tersebut. Seluruh KPW PRD se Indonesia melayangkan kritik di media sosial atas tidak demokatisnya keputusan itu ditengah pusaran politik nasional yang ada. Tidak terkecuali KPW PRD Sulawesi Tenggara, melalui sekretraisnya, Wiwin Irawan juga menyayangkan kejadian ini. Menurutnya, era demokratisasi saat ini telah diciderai oleh ulah tersebut.

“Ini ada apa? Diera demokrasi seperti ini, twitter tidak mencerminkan demokratisasinya” Ujarnya

Wiwin sapaan akrabnya, juga menegaskan pembatasan sepihak akun resmi partai dan beberapa pengurus pusat partai ini merupakan pengekangan terhadap demokrasi. Selama ini, akun resmi PRD digunakan untuk melakukan kritikan terhadap kebijakan pemerintah dan memberikan pandangan politik yang sangat bermanfaat bagi kemajuan bangsa.

“Padahal, untuk kemajuan bangsa, PRD Telah banyak memberikan pandangan dan gagasan-gagasan strategisdi. Jadi agak mengherankan dan patut dipertanyakan pembatasan sepihak yang dilakukan oleh twitter ini” tambahnya.

Untuk diketahui, menjelang HUT PRD yang ke-24 tahun tepatnya pada tanggal 22 Juli 2020, PRD telah mempersiapkan beberapa rangkaian acara dengan tetap mematuhi protokol negara terkait wabah Covid-19. Maka rangkaian acara HUT PRD pun dilakukan via online. Sayangnya, kejanggalan justru terjadi, menjelang pidato Ketua Umum PRD Agus Jabo Priyono, akun Zoom yang biasa dipakai pihak PRD tidak dapat diakses. Pasalhya, pihak zoom kembali meminta konfirmasi email dan lain-lain. Padahal, dalam mempersiapkan acara sebelumnya sama sekali tidak ada permaasalahan.

Sebagai informasi tambahan, menjelang HUT PRD, tagar #MenangkanPancasila & #RakyatAdilMakmur di twitter sempat tembus menjadi trending topik. selain itu, beberapa hari yang lalu juga akun resmi twitter PRD Indonesia membuat utas tentang kritik terhadap kebijakan pemerintah tentang dana covid19 100 Trilyun yang dialokasikan ke pihak korporasi. Dalam utas tersebut, PRD Indonesia kurang bersepakat jika bantuan dana besar tersebut dialokasikan ke koorporasi. Mestinya, pemerintah menitik beratkan pemberian anggaran itu kepada UMKM dan Koperasi sebagai soko guru ekonomi Bangsa Indonesia.

Di twitter tagar seperti #JokowiProKorporasi dan #Selamatkan UMKM sempat mengisi jagad maya khusunya di twitter. Sangat disayangkan perbuatan sepihak twitter yang membatasi sepihak akun resmi PRD dan beberapa pengurus pusatnya.

“Semestinya sebagai salah satu penyedia jasa sosmed bagi penggunanya di era digital ini, pihak Twitter dapat selalu mengedepankan azas demokrasi” terangnya. (*)