Lingkungan Dicengkram Oligarki, WALHI Sultra Gelar Panggung Rakyat

Diawal Ramadhan, Wahana Lingkungan Hidup mengadakan Kegiatan Panggung Rakyat dengan tema HAM dan Lingkungan dalam Cengkraman Oligarki. Kegiatan ini di helat di Kedai Surabi Biba, Jl. Martandu Kec. Mokoau, Kelurahan Kambu (25/3)

Panggung Rakyat ini menghadirkan berbagai macam kelompok yang terdiri dari Lembaga seni, Lembaga pecinta alam, Lembaga pemerhati HAM, dan juga OKP kemahasiswaan, beserta NGO yang ada di Kota Kendari.

Layaknya panggung rakyat, kegiatan ini membuka wadah bagi semua elemen masyarakat untuk menyuarakan aspirasinya yang berkenaan dengan HAM dan lingkungan. Item kegiatan yang tersuguhi juga berbagai macam, mulai dari orasi, puisi, musikalisasi puisi, music, tarian, dan juga mural.

Ketua panitia kegiatan Fitra Wahyuni menyampaikan bahwa Panggung rakyat yang WALHI SULTRA selanggarakan adalah salah satu upaya yang dilakukkan untuk mengkampanyekan situasi Hak Asasi Manusia dan Lingkungan di wilayah Sulawesi Tenggara.

“Tujuan kami mengadakan Panggung Rakyat ini ialah tidak lain untuk mengkampanyekan situasi Hak Asasi Manusia dan Lingkungan di wilayah Sulawesi Tenggara” Ucap Fitra Wahyuni

Selain itu pihaknya juga melakukan konsolidasi dengan berbagai elemen lembaga dan masyarakat dalam memajukan Hak Asasi Manusia dan Lingkungan di Sulawesi tenggara.

Ditempat yang sama, Direktur WALHI SULTRA Andi Rahman berharap kegiatan Panggung Rakyat ini dapat menjadi awal bagi public luas menyadari pentingnya gerakan pemajuan Hak Asasi Manusia dan Lingkungan di wilayah Sulawesi Tenggara.

“Harapan kami adalah Publik menyadari pentingnya gerakan pemajuan Hak Asasi Manusia dan Lingkungan di wilayah Sulawesi Tenggara.” Tukasnya

Selain itu, Andi Rahman menilai bahwa saat ini salah satu akar persoalan lingkungan hidup disulawesi tenggara adalah praktek korupsi dalam pengelolaan sumber daya alam.

“di sulawesi tenggara ini, kami duga masih banyak praktek-praktek korupsi di sector sumber daya alam, mulai dari penerbitan izin yang tidak sesuai dengan mekanisme dan peraturan perundang-undangan yang ada” terangnya lagi

Akibatnya, bencana ekologis dan pelanggaran HAM masih saja terus terjadi, sehingga perlu pemanfaatan sumberdaya alam yang berwawasan lingkungan hidup. Menurutnya, sangat perlu dilakukan kajian mendalam tentang pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan, sehingga dapat mensejahterakan masyarakat dan tidak menimbulkan bencana ekologis dan pelanggaran HAM.

Andi Rahman juga menegaskan bahwa pemerintah harus dapat memberikan jaminan perlindungan, penghormatan dan pemenuhan terhadap hak atas lingkungan hidup. Pemerintah harusnya dapat menjadi garda terdepan mengambil tanggung jawab atas kejahatan lingkungan dan kemanusian yang terjadi di Sultra, pemerintah tidak boleh tunduk terhadap korporasi.(*)