Pernyataan Kadis Kominfo Sultra Ridwan Badallah atas video viral yang diduga Gubernur Sultra, Ketua DPR sultra, dan Bupati Buton Utara yang tampak menghamburkan uang merupakan kebiasaan atau tradisi masyarakat buton menuai sorotan.
Pernyataan kadis yang menyebut hal tersebut merupakan tradisi masyarakat Buton dianggap mengada-ngada. Kadis itu dinilai memiliki tendensi dan justru menunjukkan ketidakpahamannya terhadap adat istiadat Buton dan keragaman budaya yang melingkupinya.

“Pernyataan itu terkensan tendensius, yang kemungkinan untuk membela atasannya dihadapan publik. Sebagai kadis semestinya beliau bersikap bijak dalam menanggapi video viral tersebut” Ujar Feby Rahmayana, Juru Bicara Partai PRIMA Sultra kepada media ini (03/07/2022)
Harusnya menurut Feby, kadis kominfo lebih objektif menanggapi banyaknya reaksi atas beredarnya video tersebut dengan tidak begitu saja mengatasnamakan tradisi.
“Pak kadis kominfo provinsi sultra seharusnya tidak perlu mengeluarkan pernyataan tersebut. jika memang tidak memahami betul tradisi masyarakat, khususnya masyarakat buton. Sebaiknya banyak-banyak bertanya kepada tokoh-tokoh adat yang ada di buton.
Hal tersebut dipandang lebih rasional dan lebih baik ketimbang mengeluarkan pernyataan yang justru menunjukkan kekerdilan berfikir seorang pemimpin. Selain itu, pernyataan tersebut justru berpotensi melecehkan tradisi, budaya, dan adat istiadat kelompok masyarakat tertentu.
“Setahu saya tradisi pasali yang biasa dilakukan oleh masyarakat buton bukanlah menghambur-hamburkan uang seperti yang terlihat di video viral terebut. Pasali itu sebuah tradisi masyarakat buton yang mangandung makna sangat dalam, dari orang yang memberi dan juga yang menerima atau orang-orang dalam menjalankan tradisi Pasali” terangnya.
Itupun menurutnya, dalam pelaksanaan pasali tata caranya diatur sedemikian rupa menurut adat kebiasaan masyarakat buton sehingga tradisi pasali terjaga kemurniannya. Bukan dengan menghamburkan sejumlah uang dihadapan khalayak.

Video itu juga dinilai tidak mengindahkan kepekaan pemimpin daerah terhadap kondisi psikologi sosial masyarakat yang tengah dihimpit kesulitan ekonomi.
“Jadi bukan soal tradisi masyarakat tertentu. Apa yang terjadi dalam video viral tersebut diduga itu adalah gubernur provinsi sulawesi tenggara, ketua DPR provinsi Sulawesi Tenggara, dan Bupati Buton Utara tidaklah elok dan sangat tidak pantas dilakukan” tukasnya lagi.
Menurutnya, jikapun benar tindakan tersebut adalah bentuk ungkapan rasa syukur seorang pemimpin, maka akan lebih baik dan berefek luas jika mengeluarkan kebijakan alternatif yang dapat membantu pemulihan ekonomi masyarakat. sehingga dengan kebijakan tersebut masyarakat mampu bangkit dari keterpurukan eokonomi yang melanda selama pandemi covid-19.(*)