Jalan Morosi, Menunggu Realisasi

Polemik di lingkar tambang morosi mulai menemui jawaban. Meski belum sepenuhnya direalisasi, rentetan demi rentetan kritik dan tuntutan pasca semakin bertambahnya aktivitas tambang telah mendapatkan respon positif setelah terjadi perombakan manajemen perusahaan. Khusus terkait isu penggunaan jalan umum atau jalan desa yang digunakan pihak perusahaan, aksi 404 Bela Morosi belum lama ini (04/04) yang menyoroti tentang belum terpenuhinya pemerataan pengecoran jalan di masing-masing desa lingkar tambang dengan cepat direspon Jenderal Manejer baru PT VDNI, Rusmin Abdul Gani, SE.

Suara rakyat yang awalnya tidak bisa dibendung akhirnya memutus keresahan warga. Setidaknya, kesepakatan bersama yang sepuluh bulan silam yang ditanda tangani bersama di tanggal 23 Juni 2018 itu telah menujukkan kenyataan yang berarti serta tidak hanya menjadi sebatas carikan kertas berlabel MoU dan berbumbu janji-janji manis.

Betapa tidak, resiko kesehatan seperti serangan penyakit saluran pernafasan alias Ispa akibat intensitas penggunaan jalan yang tinggi dari pihak perusahaan, perlahan diminimalisir dengan bakal dilanjutkannya pengecoran jalan beton. Kali ini giliran Desa Besu, Paku dan Desa Puuruy setelah Desa Morosi dan Desa Porara terlebih dahulu menjadi prioritas.

“Setelah aksi kami kemarin, jenderal menejer baru perusahaan PT VDNI dengan cepat merespon keinginan warga, terlihat telah ada sejumlah alat berat yang diperuntukkan bagi pengecoran jalan yang kami aspirasikan itu” Ungkap Muhammad Adil, salah satu aktivis Yayasan BMK (Bondoala, Morosi dan Kapoiala) Konawe kepada Suara Pinggiran (06/04).

Jika sebelumnya, seperti apa yang disuarakan dalam aksi mereka yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Bangkit Tuntaskan Komitmen” (BATUK) Morosi, beberapa hari lalu, warga di lingkar tambang itu mengaku sangat diresahkan dengan kondisi jalan yang penuh kubangan air dan berlumpur jika musim penghujan tiba. Dan menjadi sebaliknya, jalanan dipenuhi debu ketika musim kemarau mendapat giliran.

Terkait aspirasi tentang pemanfaatan fasilitas air bersih, terkuaknya isu kesenjangan, yang dikhawatirkan memicu kerawanan sosial juga telah mendapat respon positif. Kanal air yang dibangun di Desa Paku untuk kepentingan perusahaan dan menjadi rebutan antar desa lantaran warga kesulitan mendapatkan air bersih, bakal diperhitungkan peruntukannya dan didistribusikan secara mereta di desa-desa lingkar tambang yang lain. Hal ini menurut Yayasan BMK adalah inisiatif perusahaan yang sangat berpihak kepada kepentingan dan hak-hak warga. Karenanya, apresiasi juga patut diberikan kepada jenderal menejer baru itu.

“Berdasarkan laporan, pihak perusahaan telah memperhitungkan penyaluran air bersih itu, telah ada hitung-hitungan jumlah pipa yang akan dipasang, karena sebelumnya warga di beberapa desa sampai berupaya sendiri mengambil air di saluran pipa perusahaan. Respon jenderal menejer baru ini sangat cepat, kami sangat hargai dan sangat mengapresiasi, kami berharap upaya itu dapat segera terealisasi” cetusnya lagi diakhir wawancara.(*jm)